Konflik antara sejumlah pegawai yang dipindahtugaskan semena-mena menemukan titik terang. Pasalnya Sekda Drs. Muharman, M.Pd telah membuka celah melakukan komunikasi bagi pegawai yang ditempat pada posisi jauh dari kediaman. Kondisi ini disambut baik sejumlah pegawai tersebut.
Membuka celah tersebut setelah disarankan sejumlah anggota DPRD Kuantan Singingi dalam hearing yang dilaksanakan Senin (10/10). DPRD salah satunya Rustam Efendi, S.Sos menyarankan antara Pemkab Kuansing dengan pegawai non job untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Karena, Kuansing tidak akan bisa membangun jika terus didera permasalahan instabilitas pemerintahan. Dan kepada Sekda Muharman disarankan untuk menyampaikan kepada atasan (bupati, red) agar menyelesaikan permasalahan ini secara baik
Perwakilan pegawai yang non job, Ir H Helfian Hamid, M.Si telah menjabarkan panjang lebar kondisi yang didera mereka, karena tidak ada tanggapan sama sekali dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, hingga akhirnya permasalahan jadi meluas.
Pimpinan hearing, Ketua DPRD Muslim, S.Sos sempat mengusir salah seorang pegawai keluar ruangan hearing karena dinilai mencederai hearing, kondisi ini dipicu ketika Helfian menjelaskan tentang adanya kepala satker Ir. Nasri dan Febrian Swanda yang memberikan teguran kepada pegawai non job yang tidak sesuai aturan, pegawai itu mengeluarkan kata-kata “bodoh-bodoh”.
Heariang kembali berjalan sebagaimana mestinya, dan saat itu Sekda Muharman membuka celah untuk melakukan perundingan secara bersama diantaranya dengan melakukan pembicaraan dengan pihak pemerintah terkait lokasi penempatan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau jauh dari kediaman.
Bahkan Muharman mengatakan, salah satu pegawai yang telah berbincang dengannya Rustam dari kantor Camat Cerenti yang sebelumnya Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Promosi dan Investasi (BLHPI) tentang pangkat yang turun serta penempatan yang jauh dari kediamannya, akan dievaluasi dan salah satu solusi diantaranya akan ditempatkan kembali di BLHPI sebagai staf sesuai persetujuan pimpinan (bupati, red).
Dari hearing memang sempat terjadi dialog alot (beradu argument, red) antara pihak Pemkab dengan pegawai non job, namun pihak pegawai non job ternyata lebih menguasai keadaan, karena mereka yang di non jobkan rata-rata pegawai berprestasi dan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) handal, sementara pihak pemerintah terlihat sangat dangkal pengetahunnya tentang masalah kepegawaian.
Dalam hearing ini tidak mengeluarkan rekomendasi apa-apa, namun secara perlahan, kedua belah pihak terlihat puas, karena sesuai saran DPRD perlu dicarikan solusi dengan melakukan duduk bersama. (noprio sandi)
Teks fhoto
Hearing-Ketua DPRD Kuansing Muslim, S.Sos memberikan arahan dalam hearing konflik antara Pemkab Kuansing dengan pegawai non job, Senin (10/10) di ruang hearing DPRD. (noprio sandi)
Salam-Perwakilan pegawai non job Ir. H. Helfian Hamid, M.Si bersalaman dengan anggota DPRD Rustam Efendi, S.Sos.(noprio sandi)
