Rabu, 17 Agustus 2011

Ratusan Panwaslukada Kuantan Singingi Belum Gajian

Sekda : Honor Panwas itu Hutang Pemkab

Teluk Kuantan,- Sudah 2 bulan setengah berlalu atau sejak 1 Juni 2011 pasangan H Sukarmis-Drs H Zulkifli dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi, artinya berdasarkan UU No 12 tahun 2008 Panwaslukada sudah harus dibubarkan pada 1 Agustus 2011.

Kendati belum dibubarkan secara resmi, sebanyak 36 Panwas tingkat kecamatan dinyatakan sudah habis masa tugasnya terhitung 1 Juli 2011 atau 2 bulan sejak dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta 209 Panwas Lapangan (PPL) se-kabupaten Kuantan Singingi sudah habis masa tugasnya sejak 1 Juni 2011. Namun sejak bulan April hingga bulan Juni 2011, sebanyak 36 orang anggota Panwaslukada tingkat kecamatan ditambah 3 orang Panwaslukada tingkat kabupaten Kuantan Singingi belum menerima honorarium sama sekali serta honor bulan Mei bagi 209 anggota Panwas Lapangan (PPL). Kondisi itu lebih disebabkan tak tersedianya anggaran Panwaslukada yang hanya mampu membayar honorer hingga bulan Maret 2011 yang lalu.

Ketua Panwaslukada kabupaten Kuantan Singingi Ahdanan Shaleh, SAg,MPd beberapa hari yang lalu kepada Sentral Kuansing mengaku, tak sedikit anggota Panwas baik tingkat kecamatan maupun PPL yang menanyakan honornya, apalagi saat ini bertepatan pula dengan bulan puasa, sehingga sangat wajar mereka menyakannya. Bahkan puluhan anggota Panwas dan PPL setiap harinya mempertanyakan keseriusan Panwas kabupaten untuk memperjuangkan honornya ke pemerintah. Tak hanya itu, mantan anggota Panwas juga menanyakan perihal pembubarannya. Karena dilantik dan ditugaskan secara resmi berdasarkan UU, mestinya Panwas juga harus dibubarkan secara resmi.

Menyikapi permasalahan tersebut, Sekdakab Kuantan Singingi Drs Muharman,MPd jauh hari sudah mewanti-wanti hampir 3 ratus Panwaslukada termasuk staf Sekretariat sekabupaten Kuantan Singingi untuk bersabar. Pasalnya tegas Muharman, honor Panwas itu merupakan hutang pemerintah yang harus dibayar. Hanya saja, karena peraturan yang mengikat tegas mantan kepala BKD itu, Pemkab tak mungkin membayarkan honor yang mencapai lebih dari setengah miliar tersebut saat ini juga karena tidak terkafer dalam DIPA Panwas. Jadi untuk pembayarannya tegas Muharman kita alokasikan melalui APBD-P, mohon bersabar, pinta Muharman.

Ketika ditanyakan kembali, hal senada juga dilontarkan lagi oleh Muharman usai dilantik Kamis (11/8) lalu di ruang kerjanya. Usai konferensi pers dengan sejumlah wartawan. Muharman mengaku bahwa APBD-P termasuk didalamnya honorarium Panwas sudah diusulkan bahkan sudah disampaikan ke Bappeda dan Senin ini (kemaren-red) sudah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tegasnya.(Berita Ependri)

Dilantik Jadi Sekda, Muharman Dituntut Satukan Masyarakat

Teluk Kuantan,- Dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) defenitif setelah menjabat Plt selama 8 bulan lebih, Drs Muharman,MPd dituntut bupati Kuansing H Sukarmis untuk menyatukan masyarakat.

Hal itu dikatakan Bupati H Sukarmis dalam sambutannya usai melantik Sekda Kuantan Singingi Drs Muharman,MPd Kamis pagi (11/8) di gedung Abdoer Rauf Sei Jering Teluk Kuantan. Sebelumnya Muharman yang dilanti berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No Kpts : 84/VIII/2011, merupakan kepala BKD dan sebulan terakhir menjabat sebagai staf ahli Bupati. Muharman berhasil menyisihkan 2 pejabat lainnya yang sama-sama menjalani tes menjadi Sekda sebulan yang lalu masing-masing Kadis Perhubungan Inforkom Hernalis, S.Sos dan Kadis Perkebunan Wariman,SP.

Pelantikan kakak kandung Ketua PABBSI Riau Sanusi Anwar itu menjadi Sekda, hampir tak ada yang menyangkal karena Muharman sudah lama dikader atau diproyeksikan Bupati H Sukarmis. Banyak yang memastikan ayah 2 anak itu jelas bakal menjadi Sekda. Selain sudah menjabat sebagai Plt Sekda sejak Drs H Zulkifli mengundurkan diri karena maju sebagai calon Wakil Bupati berpasangan dengan H Sukarmis pada Pemilukada 07 April Lalu, Muharman juga terkenal sangat loyal bahkan berani "pasang badan" kepada H Sukarmis jauh sebelum Pemilukada berlangsung. Bahkan Muharman juga sudah sangat dekat sejak Pilkada tahun 2004 lalu yang juga dimenangkan H Sukarmis.

Usai dilantik, Muharman langsung dituntut Bupati Sukarmis untuk menjadi motor untuk menyatukan semua elemen masyarakat yang sejak Pilkada lalu masih belum sepenuhnya bersatu dan kompak. Muharman yang merupakan tokoh masyarakat Kuantan Mudik dipandang cakap dan mampu menjadi mediator untuk merangkul kembali masyarakat yang sebelumnya berbeda pilihan saat Pemilukada yang lalu. "Pemilukada sudah usai, semuanya harus memikirkan bagaimana seluruh elemen masyarakat kembali bersatu untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat" jelas Sukarmis.

Pada acara yang turut dihadiri sejumlah Forum Komunikasi pimpinan daerah (Muspida-red), pejabat eselon III dan IV, sejumlah tokoh masyarakat dan keluarga besar Sekda yang baru tersebut, Bupati H Sukarmis juga meminta agar Sekda kembali menata dan membina pegawai agar aparatur dapat menjadi apartur yang profesional serta mengkordinir perumusan kebijakan daerah.

Sementara itu, Sekda Muharman diruang kerjanya saat konferensi pers beberapa saat usai dilantik, mengaku siap dengan apa yang bebankan Bupati H Sukarmis. Muharman mengaku akan selalu melakukan kordinasi ke semua Satker agar jangan sampai ada kebijakan yang bertentangan dengan visi misi pemerintah atau tidak disetujui Kepala Satker. Untuk itu tugas Sekda jugalah yang akan mengkordinir segala kegiatan dan kebijakan yang bisa diterima masyarakat dan tepat sasaran.

"Saya tak akan segan-segan bertanya kepada kepala Satker yang lebih memahami secara teknis segala program di Satkernya.Secara teknis, Kepala Satker sudah memahami undang-undang dan peraturan yang menjadi pedoman kerjanya. Untuk itu kordinasi sangat diperlukan", tambahnya.

Menyikapi sejumlah keluhan pejabat yang dipindah tempatkan bekerja atau nonjob, bukanlah suatu kebijakan yang tidak manusiawi, namun semuanya sudah dikaji dan pejabat yang teknis yang pindah ke kecamatan, itu merupakan kebijakan untuk menjadi pembina di tempat yang baru. Sebagai Abdi negara, PNS harus siap bekerja dan ditempatkan dimanapun. Kalau ada pegawai yang tak masuk-masuk kerja karena ditempatkan pada posisi yang kurang sesuai dengan keahliannya atau jauh dari domisilinya, maka akan diambil tindakan sesuai aturan. Siapapun PNS juga harus tunduk kepada PP No 53 2010 tentang Disiplin PNS dan kepada kepala satuan kerja untuk tetap melakukan tertib absensi. Dari hal itu sebagai Pejabat Pembina Pegawai, juga harus mampu berlaku tegas dan adil kepada semua PNS, pungkas tokoh kelahiran 1 September 1957 di Kinali Lubuk Jambi tersebut.

Muharman mengawali karir sebagai PNS pertama kali sebagai guru SD, lalu menjadi Kepsek di SDN 17 Garuda Sakti Panamyahun 1996. Kemudian mendapat kesempatan tugas belajar S-2 di IKIP Bandung dan tamat 1999. Seiring pemekaran beberapa kabupaten termasuk kabupaten Kuantan Singingi, oleh pemerintah propinsi ia diberi tawaran dan kesempatan untuk bekerja di daerah pemekaran termasuk ke Kuansing dan diberikan biaya pindah.

Kesempatan itu diakuinya langsung dia ambil dan langsung ditempatkan di Dinas Pendidikan Kuansing pada tahun 2000 sebagai Kasubdin TK/SD, lalu menjabat sebagai di KTU dinas. Kepindahanya ke jabatan struktural berdasarkan surat menteri Diknas. Walaupun berlatar belakang sebagai guru dengan golongan IV C, rasanya saya tak mungkin dikembalikan menjadi guru, gurau Muharman. Selain itu ia juga pernah ditempatkan di Insfektorat, di dinas Pertambangan dan baru tahun 2006 diangkat jadi kepala BKD.

Menanggapi adanya rumor yang berkembang di kalangan pejabat nonjob pasca Pemilukada ditambah adanya kesalahan penulisan pangkat atau golongan dari IV/b menjadi III/D dan akan melakukan Clas Action, Muharman menjawab bahwa hal itu sah-sah saja karena merupakan hak seseorang. Tapi yang perlu digaris bawahi adalah bahwa Pemkab tidak pernah memberhentikan pegawai sebagai PNS tapi hanya memindahkan jabatan kepada orang lain dan hal itu merupakan hak prerogatif bupati. Bahkan ada yang tak mau dipindahkan dengan berbagai alasan dan terpaksa dinonjobkan karena sesuai hasil Baperjakat ada rotasi dan promosi bagi pegawai untuk memperhatikan karirnya.

Sedangkan bagi pegawai yang kepangkatannya turun satu tingkat akibat kesalahan pengetikan petugas administrasi, sudah diperbaiki. Hal itupun sesuai dengan kalimat akhir pada SK PNS saat dilantik bahwa, apabila terjadi kesalahan, akan dilakukan perbaikan seperlunya. Apalagi terang Muharman yang terkenal dengan pantunnya yang cukup hapal oleh hakim MK yaitu "Martabak Kue Pancuang, Talotak Diatas Meja. Biar ditembak, Biar dipancuang, Namun Kami Indak kan Barubah", oknum pegawai yang memPTUNkan pemkab karena kesalahan pengetikan pangkatnya itu, tetap menerima gaji sesuai Pangkat aslinya yaitu IV/A dan bukan menerima gaji sesuai pangkat III/D dan hal itupun sudah disampaikan ke Hakim PTUN Pekanbaru, dan hari perkaranya akan diputus hakim, jelas suami Sri Muliati dengan 2 anak masing-masing Harri Kurniawan dan Murina Putri. (Berita Ependri)

Masyarakat Pangean Minta Listrik, Safari Ramadhan Dimasjid Rahmatullah Sako Pangean

Pangean,- Masyarakat Pangean minta agar pemerintah melalui pasangan Bupati dan wakil Bupati terpilih H Sukarmis-Drs H Zulkifli,MSi segera merealisasikan program pembangunan sebagaimana yang dijanjikan saat kampanye pada Pilkada lalu. Jangan hanya bisa berjanji tapi tak bisa menepatinya, jelas warga dusun Sako Pangean pada malam syafari ramadhan pemerintah kemarin malam (5/8)dimasjid Rahmatullah dusun Sako desa Pasar Baru Pangean.

Sejalan dengan tuntutan warga Pangean tersebut, Camat Pangean Noprion,S.Sos dalam sambutannya juga menuntut agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara jelas yang bisa disampaikan melalui anggota Dewan dari daerah pemilihan Pangean atau disampaikan langsung kepada pemerintah. Menurutnya, dihadapan Tim syafari pemerintah yang dipimpin Wabup Drs H Zulkifli,MSi dan dihadiri sejumlah pejabat teras dan Kapolsek Pangean AKP Supriono tersebut, bagaimana mungkin pemerintah mengetahui secara detil dan urgent apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat kalau masyarakat tak berkenan menyampaikan aspirasi.

Namun dari sekian program desa yang paling urgent menurut camat adalah perlunya perhatian yang lebih khusus dari pemerintah kabupaten adalah terhadap kawasan seberang sungai Kuantan 5 desa yang tak kunjung dialiri listrik. Kawasan pemukiman diseberang sungai yang membelah kecamatan Pangean tersebut sejak puluhan tahun tak pernah mengenyam enaknya penerangan listrik PLN. Tentu saja hal itu sangat menghambat perkembangan belasan ribu masyarakat yang harus menyeberangi sungai menggunakan kompang atai rakit tersebut. Bagaimanapun, listrik sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak sekolah yang selama ini sangat jarang mendapatkan akses informasi dari televisi yang setiap hari menyajikan beragam berita yang sangat perlu diketahui masyarakat.

Dibidang infrastrutur jalan, dirasa perlu pengaspalan kembali jalan desa Pulau Tongah yang karena umurnya memang sudah lama dengan kondisi terkini yang sudah rusak parah dan sudah hancur. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih efisien, maka desa Pasar Baru Pangean perlu dimekarkan terutama dusun Sako serta dusun Sungai Langsat

Sementara itu Wabup Drs H Zulkifli,MSi mengaku Bupati dan Wakil Bupati takkan mampu membangun negeri ini kalau tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Artinya masyarakat merupakan pilar utama untuk bisa berlangsungnya program pembangunan yang diprogramkan pemerintah. Pembangunan juga akan tepat sasaran bila berdasarkan skala prioritas dari kebutuhan yang disampaikan masyarakat. Sektor perekonomian merupakan kunci untuk dapat merubah taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Tentang perluasan jaringan listrik yang bersamaan dengan program nasional, pemkab Kuansing mampu menerobos program tersebut dan berhasil mendapat perluasan jaring dalam posi yang sangat besar.

Sekarang Pemkab Kuansing tengah berusaha menyelesaikan tahap awal yaitu perencanaan pembangunan bantaran/pondasi jembatan Pangean. Untuk itu perlu dukungan penuh dari masyarakat Pangean. Apalagi membangun jembatan membutuhkan biaya yang cukup besar dan perlu dukungan terutama dari masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan jembatan serta akses jalan dari dan ke jembatan tersebut serta dukungan dari APBD Provinsi dan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Sedangkan untuk menjaring aspirasi langsung dari masyarakat, syafari ramadhan pemerintah terang mantan Sekda tersebut dibagi kedalam 3 Tim yang masing-masing melakukan syafari ramadhan di kecamatan berbeda. Untuk malam ini (kemaren-red) Bupati melakukan syafari ramadhan di Mesjid Arrahman desa Teratak Air Hitam, saya sendiri selaku Wabup bersyafari ramadhan di Masjid Rahmatullah dusun Sako desa Pasar Baru Pangean dan Sekda di masjid Nurul Huda desa Seberang Puluau Busuk kecamatan Inuman dan begitulah seterusnya sampai semua kecamatan terjalani dan mendapat jatah syafari pemerintah yang digilir setiap tahun.

Menjelang Tausyiah atau ceramah yang disampaikan ustazd Armadis,SAg, Wabup menyampaikan sumbangan pemerintah untuk beberapa mesjid masing-masing sebesar Rp 25 juta, bantuan dari Bank Riau-Kepri serta menyampaikan bantuan yang dikumpulkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kuansing untuk kecamatan Pangean sebesar Rp 85,9 juta.(Berita : EPENDRI)