Kisah Tragis Selvi dan Nani Menjadi TKW

Yudha Hendrawan, dikutip dari hileud.com

Selvi binti Said, TKW di Arab mengalami kelumpuhan.


17/11/2010 08:14
Liputan6.com, Sumbawa: Nasib tragis tenaga kerja Indonesia tak hanya dialami oleh Sumiati. Kisah menyedihkan juga dialami pahlawan devisa asal Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dua TKI yang kerja di Arab Saudi balik dengan kondisi kaki lumpuh dan tubuh mengering akibat kelelahan.

Selvi binti Said, asal Kecamatan Moyo Utara, Sumbawa, kini hanya bisa terbaring tak berdaya. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga, Selvi diharuskan mengangkat karpet-karpet tebal, air minum galon hingga tabung gas ukuran 15 kilogram. Pekerjaan berat itu santapan sehari-hari Selvi.

Nasib nahas lainnya dialami Nani Asa binti Sahabudin. Tubuhnya kurus kering akibat menderita penyakit dalam sejak kembali dari dua tahun bekerja di Arab Saudi. Secara resmi, Nani Asa dikontrak satu orang majikan. Namun kenyataannya dia harus bekerja di tiga rumah sekaligus.

Kedua pahlawan devisa ini sempat menjalani perawatan di ruang cempaka dan ruang perawatan penyakit dalam Rumah Sakis Umum Daerah Sumbawa. Ironisnya pihak pemerintah daerah setempat hanya memberikan biaya perawatan dan ganti transport sebesar Rp 1,1 juta bagi mereka.

Minimnya bantuan pemerintah membuat Selvi yang mengalami kelumpuhan di kedua kakinya sempat tertahan saat akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Mataram. Sedangkan kondisi Nani kian memburuk akibat alergi dan asma yang dideritanya. Sungguh malang nasib kedua pahlawan devisa ini.(*)

Peresmian Masjid Baiturrahim di Istana

Jumat, 1 Oktober 2010

Disaksikan Imam Masjidil Haram, Mekkah, Sholih bin Abdullah bin Umar, Presiden SBY menandatangani prasasti peresmian kembali Masjid Baiturrahim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (1/10) siang. (foto: rusman/presidensby.info)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (1/10) siang, meresmikan pembangunan kembali Masjid Baiturrahim yang berlokasi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, tepatnya bersebelahan dengan Istana Merdeka. Peresmian dilakukan sebelum salat Jumat.

Proses pembangunan kembali masjid ini dinamai "Renovasi dan Pengembangan Masjid Baiturrahim." Masjid yang tadinya seluas 605 meter persegi sekarang menjadi 1.253 meter persegi, secara keseluruhan, dalam dan di luar ruang salat. Adapun daya tampungnya berubah dari 390 orang menjadi 1198 orang.

Dalam laporannya, Mensesneg Sudi Silalahi mengatakan dalam presidenri.go.id, masjid ini awalnya dibangun sejak 1958-1961, namun diketahui pada Mei 2008 bahwa arah kiblat kurang akurat. Jumlah jamaah juga terus bertambah sehingga harus didirikan tenda. "Estetika juga perlu ditata kembali agar pelaksanaan makin nyaman," kata Sudi.

Presiden kala itu, menurut Sudi, setelah menerima laporan, langsung memerintahkan untuk membangun kembali Masjid Baiturrahim. Pembangunan kembali masjid ini dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Mensesneg Sudi Silalahi pada 15 Januari 2010 dan selesai pada 26 Agustus 2010.

"Pembangunan kembali ini dimaksudkan agar dapat menampung lebih banyak jamaah. Kami juga mengoreksi arah kiblat," ujar Mensesneg. Perihal pengkoreksian ini, melalui proses dengan bantuan dari imam Masjidil Haram di Mekkah melalui telepon. Proses diawali dengan mengamati posisi matahari yang pada 26-30 Mei setiap tahunnya pukul 16.28 tepat berada di atas Masjidil Haram.

"Itulah arah kiblat yang sebenarnya," Sudi menjelaskan. Selain itu, Kementerian Agama diminta juga melakukan koreksi. "Dan pengkoreksian itu benar adanya," Mensesneg menambahkan. Proses pembangunan masjid tetap mempertahankan bangunan awalnya, dan menelan biaya sebesar Rp 9.851.497.000.

Menurut Sudi, awalnya masjid ini akan diresmikan pada 17 Ramadhan lalu, namun karena fasilitas seperti penyejuk ruangan dan sound system belum memadai, maka ditunda hingga sekarang. "Presiden secara pribadi menyumbang agar AC dan sound system dapat berfungsi dengan baik," kata Mensesneg.

Sementara itu di awal sambutannya Presiden mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pendirian kembali masjid ini, khususnya kepada Sudi Silalahi yang kala itu sebagai Seskab, dan Hatta Rajasa yang kala itu sebagai Mensesneg. "Secara pribadi, saya sampaikan terima kasih kepada kedua sahabat kita tersebut untuk menata kembali masjid ini sampai dengan wujudnya seperti sekarang ini," ujar SBY.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sholat Jumat. Bertindak sebagai imam salat Jumat adalah Imam Masjiidil Haram, Mekkah, Sholih bin Abdullah bin Umar, dan Khatib Nazaruddin Umar. Usai salat, Presiden kemudian menandatangani prasasti sebagai tanda diresmikannya Masjid Baiturrahim.

Tampak hadir Wapres Boediono dan para menteri KIB II dianntarannya Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menlu Marty Natalegawa, Menag Suryadarma Ali, Menpora Andi Malarangeng, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadhil Muhammad, dan Seskab Dipo Alam. (*)

Kisah-Kisah Menarik di Balik Renovasi Masjid di Kompleks Istana Presiden, Paspampres Siaga Hendak Menembak, Ternyata Ban Truk Meletus

Minggu, 17 Oktober 2010

Chairman/Chief Executive Designer BD+A Design Irvan A Noe’man (tengah) bersama 2 arsiteknya, Andi Suwandi (kiri) dan Dyah Murwandari (kanan). Foto : Sofyan Hendra/JAWA POS

Karena arah kiblat tidak akurat, Masjid Baiturrahim di kompleks Istana Presiden direnovasi. Berikut cerita-cerita menarik di balik pemugaran masjid yang kali pertama dibangun pada masa Presiden Soekarno itu oleh:

SOFYAN HENDRA, Jakarta, dikutip dari hileud.com

SIANG itu puluhan pekerja dipusingkan oleh batu hitam bergaris tengah tak lebih dari 1 meter di Masjid Baiturrahim. Seharusnya, batu tersebut bisa diangkat dua orang dewasa. Tapi, berkali-kali dicoba, tak ada pekerja yang mampu menggesernya.

Batu yang dinaungi cungkup tersebut adalah salah satu ikon Masjid Baiturrahim di kompleks Istana Presiden, Jakarta. Untuk perluasan masjid, batu itu harus digeser. Selama ini, batu tersebut berfungsi sebagai tempat wudu. Terdapat lubang di tengah batu itu. Pada lubang tersebut tertanam keran. Karena itu, sepintas batu tersebut mirip dengan sumber air.

Karena batu tak kunjung bisa dipindahkan, diadakan selamatan. Maka, batu itu akhirnya bisa dipindahkan. "Sebenarnya, percaya tidak percaya, sih. Tapi, itulah yang terjadi," kata Dyah Murwandari, salah seorang arsitek PT BD+A Design, perusahaan yang dipercaya merenovasi Masjid Baiturrahim.

Batu tersebut kini tetap ada. Namun, fungsinya berubah. Batu tersebut hanya dijadikan sebagai salah satu ornamen pelataran masjid. Cungkupnya diangkat. "Kami tak ingin ada kesan pengultusan," tutur perempuan berjilbab tersebut.

Kisah pengangkatan batu hitam itu adalah salah satu cerita di balik pemugaran Masjid Baiturrahim, yang pembangunan fisiknya berlangsung sekitar delapan bulan. Ide pemugaran berawal dua tahun lalu atas usulan Hatta Rajasa. Kala itu Hatta masih menjabat Mensesneg. Pembangunan masjid dilanjutkan pada masa Mensesneg Sudi Silalahi.
Pemugaran dilakukan karena arah kiblat masjid yang bersebelahan dengan Istana Merdeka tersebut tidak akurat. Selain itu, kapasitas masjid sudah tak mencukupi untuk menampung seluruh jamaah saat salat Jumat dilaksanakan.

Sepintas, masjid tersebut tak berbeda dengan masjid-masjid perkantoran lain. Fungsinya lebih banyak untuk salat Jumat. Namun, masjid itu menjadi istimewa karena didesain sendiri oleh Presiden Soekarno dan arsitek RM Soedarsono. Karena merupakan prakarsa presiden pertama RI, tim dari BD+A Design berusaha tidak memberangus desain asli.

"Kami sangat respek terhadap Soekarno. Jadi, sedapatnya tidak mengganggu gugat desain asli," tutur Irvan A. Noe"man, chairman/chief executive designer BD+A Design. Project leader renovasi Masjid Baiturrahim itu dan timnya ditemui Jawa Pos di kantornya, kawasan Rawamangun, Jakarta, Selasa (12/10).

Irvan adalah putra Ahmad Noe"man, arsitek masjid-masjid ternama, seperti Masjid Salman ITB Bandung, Masjid Sunda Kelapa, dan Masjid At-Tien TMII. Dalam pembangunan ulang Masjid Baiturrahim, Ahmad Noe"man bertindak sebagai prinsipal.

Untuk mengoreksi arah kiblat, Irvan dan tim melakukan pengecekan sederhana dengan bantuan Google Map. Pengukuran ulang juga dilakukan oleh sejumlah ahli geologi. Akhirnya, arah kiblat yang semula lurus ke barat dikoreksi menjadi miring 25 derajat ke kanan. Arah kiblat juga ditera ulang dengan metode lain. Termasuk, melihat bayangan saat matahari tepat di atas Kakbah. Arah kiblat lantas disertifikasi Kementerian Agama.

Karena bangunan asli tidak diubah, arah kiblat dikoreksi dengan memanipulasi arsitektur. Salah satu caranya, membangun mihrab (tempat imam) baru. Mihrab lama pun masih ada. Namun, warna catnya dikamuflasekan sedemikian rupa sehingga tidak menarik perhatian.

Mihrab lama juga ditutupi dengan partisi kaca semipermanen berhias kaligrafi. Partisi dibuat sejajar dengan kemiringan mihrab baru, yang disesuaikan dengan arah kiblat hasil koreksi.

Bagian utama masjid tersebut tidak diubah. Pilar-pilar khas masjid kuno dipertahankan. Untuk memperluas tempat salat, bangunan lama dan baru disatukan dengan menggunakan bidang-bidang transparan berbahan kaca melton (kaca yang dicairkan lantas dicetak ulang).

"Kesan transparan itu juga bertujuan menghilangkan kesan mistis. Biar clear. Tidak ada interpretasi apa pun. Sebab, ajaran Islam kan memang tidak mengenal hal-hal seperti itu," terang Irvan, peraih master of industrial design di Rhode Island School of Design, Providence, AS. Kaca-kaca transparan yang menjadi dinding luar masjid pun dibikin menggantung. Dengan begitu, sirkulasi udara bisa lebih lancar.

Setelah renovasi yang menelan dana Rp 9,8 miliar itu, Masjid Baiturrahim kini lebih lapang. Ruang salat lama seluas 547 meter persegi dengan kapasitas 390 orang kini menjadi 1.253 meter persegi. Masjid itu kini berdaya tampung 1.198 orang. Dengan kamuflase mihrab, jamaah tidak merasa bahwa arah kiblat tidak lurus dengan arah bangunan masjid.

Jika dilihat sepintas dari luar, juga tak tampak banyak perbedaan antara bangunan lama dan yang baru. Kubah masjid masih tampak seperti aslinya. Begitu juga menara yang menjadi salah satu ciri khas istana. Sebab, ujungnya tampak dari luar kompleks. "Banyak yang tak menyadari bedanya. Itu justru bagus," ujar penggagas FGD Forum, suatu forum yang menyebarkan pengetahuan mengenai industri grafika, tersebut.

Meski demikian, kesuksesan menyulap masjid bikinan Soekarno itu bukan tak diwarnai hambatan. Selain bangunan sudah berumur 52 tahun, renovasi sedikit terganggu oleh penurunan kualitas fisik bangunan dasar. Selain itu, banyak kabel di bawah tanah yang tersambung dengan kamera CCTV pengamanan istana.

Di antara bangunan-bangunan istana, letak Masjid Baiturrahim memang cukup strategis. Bangunan itu berada di sudut barat kompleks Istana Presiden. Tepatnya, sebelah kanan Istana Merdeka. Sebelum dibangun oleh Presiden Soekarno, lokasi tersebut merupakan lapangan tenis. Konon, Soekarno minta dibangunkan masjid di atas lapangan tenis tersebut. Sebab, dia tak ingin tamu negara disuguhi para perempuan dengan rok pendek yang bermain tenis saat masuk istana.

Setiap presiden keluar masuk istana, mobil iring-iringan juga melewati depan Masjid Baiturrahim. Karena letak yang strategis itu, masjid tak bisa dibangun seenaknya. "Kami selalu menyesuaikan dengan jadwal protokol," ucap Irvan. Pernah, papar dia, pengerjaan masjid harus berhenti dua hari karena ada tamu negara.

Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) juga kerap meminta pekerjaan berhenti satu"dua jam. Biasanya, itu dilakukan ketika presiden memiliki agenda di Wisma Negara yang berdekatan dengan masjid tersebut, tepatnya di sebelah utara tempat ibadah itu.

Andi Suwandi, arsitek BD+A Design lainnya, menuturkan, pernah ada truk yang masuk dengan membawa material. Saat rombongan Wapres masuk ke istana, tiba-tiba ban truk tersebut meletus. Paspampres langsung mengokang senjata. "Lantas, kami berteriak, cuma ban, Pak," tutur Andi.

Irvan menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak ikut campur dalam desain masjid tersebut. Dia hanya sekitar empat kali melakukan sidak. Masjid yang dibangun ulang mulai 15 Januari 2010 itu rampung pada 26 Agustus 2010. Namun, peresmian masjid tersebut tak bisa langsung dilakukan. Masih ada pengecekan ulang dari Sekretariat Negara. Peresmian masjid tersebut tertunda hingga lima kali.

"Kami membuat lima prasasti (peresmian). Akhirnya, prasasti terakhir tidak kami beri tanggal," terang Irvan. Masjid Baiturrahim akhirnya diresmikan pada 1 Oktober lalu, bersamaan dengan salat Jumat bersama Imam Masjidilharam Syeikh Saleh bin Humaid. (*)

Seks Virtual Rasa Pariporno

Rabu, 13 April 2011

A.A. Ariwibowo, dikutip dari Antaranews

Jakarta - "Jangan sampai sidang paripurna jadi sidang pariporno," tulis Wakil Ketua DPR Pramono Anung di akun Twitter-nya ketika merespons gaduh publik seputar ulah anggota Komisi V DPR asal Fraksi PKS, Arifinto, yang tertangkap kamera tengah membuka konten porno.

Sidang pariporno berujung kepada fakta paripurna bahwa Arifinto mengundurkan diri secara resmi sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dengan bersandar kepada sejumlah alasan etis, antara lain tanpa paksaan dari siapa pun, demi kehormatan diri dan terpanggil untuk bertanggung jawab.

Sesegera, pengunduran diri Arifinto mendapat acungan jempol bahkan memperoleh peneguhan etis sebagai batu penjuru menuju adab budaya malu bagi kiprah politisi parlemen.

"Saya patut memberikan apresiasi atas kebesaran jiwa Arifinto, mau mundur dan mengaku bersalah. Ini patut dicontoh oleh seluruh pejabat. Sebab, ada sebagian orang yang sudah gagal dan diprotes banyak pihak, masih saja bertahan," kata Menkominfo Tifatul Sembiring.

Sementara, Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim mengatakan, "Kami hargai dan ini tradisi yang baik. Padahal, kasusnya sendiri masih debatable. Kami sesalkan ini terjadi. Namun, ini tradisi yang baik dan perlu dihargai. Kami apresiasi sikap gentle dan tanggung jawab beliau."

Sedangkan, Pramono yang juga politisi PDI Perjuangan menyoroti keseriusan di balik soal sidang pariporno. "Saya melihat persoalan ini betul-betul mencoreng wajah DPR. Apa pun orang bisa memperdebatkan, tetapi ketika seseorang sudah terpilih menjadi anggota yang terhormat, perilakunya, terutama di depan publik, itu harus dikontrol".

Setelah gunjang-ganjing konten porno meneror perhatian publik di media massa, Arifinto angkat bicara. "Ada e-mail masuk di Galaxy (Samsung Galaxy Tab) saya. Saya lihat kan e-mail masuk ketahuan kan. Pas saya buka ternyata ada link. Link itu saya buka ternyata gambarnya gambar enggak benar," katanya.

Ia juga mengatakan, ia langsung menghapus gambar tersebut. "Itu foto tetapi saya sudah hapus karena saya lihat itu gambar porno. Saya tutup, saya hapus," katanya. Ia mengaku hanya melihat beberapa saat kemudian ia langsung menghapus gambar tersebut. "Saya bukan menonton dan menikmati film, bukan," katanya menegaskan.

Kasus Arifinto mewakili salah satu pola relasi antara seks dan politik. Ada drama memilukan serentak memalukan dalam perjalanan karir tokoh politik di singgasana wakil rakyat. Seks dan politik tidak jarang menjadi batu sandungan bagi politisi manakala menyandang predikat sebagai wakil rakyat.

Meminjam kosakata postmodernisme, sensasi antara seks dengan politik bagaikan "cerita agung" dari keteguhan hati wakil rakyat untuk membuat DPR menjadi tempat yang bersih, yang jauh dari bumbu-bumbu pariporno.

Cerita-cerita kecilnya menyejarah ketika publik disentak oleh sejumlah kasus yang disebut-sebut "nyerempet-nyerempet" fenomena begituan antara dua anak manusia.

Masih ingat, kasus fenomenal politikus Partai Golkar yang juga anggota DPR Yahya Zaini dengan biduan Maria Eva? Peredaran video porno keduanya menjadi konsumsi publik. Partai Golkar bertindak tangkas dengan mendepak Yahya Zaini yang kala itu menjabat sebagai Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Golkar.

Pada 2008, di kubu PDI-P muncul kasus serupa dengan dugaan pelecehan seksual yang menerpa salah satu staf anggota DPR Desi Firdiyanti oleh anggota Fraksi PDI-P Max Moein. Sontak, PDI-P memecat Max Moein dari kursinya sebagai anggota DPR.

Di awal DPR periode 2009-2014, mencuat pemberitaan ihwal dua anggota DPR yang berasal dari satu partai melakukan perkawinan di saat salah satu pihak masih terikat kesucian tali pernikahan.

Usut punya usut, kedua anggota DPR tersebut Siti Mufatahah dan Adiyaman dari Fraksi Partai Demokrat. Informasi tersebut "bablas angine" seiring klarifikasi keduanya yang menyebutkan telah melakukan pernikahan dan telah resmi bercerai dengan pasangan sebelumnya.

Teks berjudul seks dan politik menerpa beberapa wakil rakyat di tengah sorotan tajam publik seputar kontroversi pembangunan gedung baru DPR. Ini memperburuk citra DPR yang belakangan babak belur akibat kasus bolos anggota DPR, kontroversi dana aspirasi, rumah aspirasi, dan perjalanan "studi banding" ke luar negeri. Publik kemudian memilih kosa kata muak dan bosan lantaran membaca teks-teks wakil rakyat.

Publik disuguhkan drama yang menyasar kepada miskinnya wawasan kebangsaan beberapa wakil rakyat. Yang menyeramkan, miskin keutuhan sebagai pribadi bertanggungjawab. Filosof Hans Jonas menunjukkan bahwa apa yang khas bagi seorang negarawan bahwa ia secara naluri menyadarai bahwa ia bertanggungjawab atas keselamatan dan kemaslahatan bangsanya.

Selain paceklik tanggungjawab, drama sensasi sidang pariporno yang menimpa sejumlah anggota DPR meneguhkan melodrama dari karakter perangkat multimedia yakni menyergap dan mengepung seluruh diri manusia, utamanya menyentuh sensasi tubuh dalam peragaan adegan demi adegan dari seks virtual.

Bukankah realitas virtual memampukan manusia berada di ruang berbeda tanpa menggerakkan badan?

Mencuatnya skandal pariporno sejumlah wakil rakyat meneguhkan aksioma bahwa realitas virtual bisa menjadikan seseorang sebagai pengirim sekaligus penerima, produsen sekaligus konsumen, penguasa sekaligus yang dikuasai. Ini juga berlaku dalam seks virtual, meminjam pemerian dari filsuf politik Slavoj Zizek.

Dalam kasus Arifinto bersama kasus-kasus seksual serupa di gedung wakil rakyat, ada keterpecahan diri (disembodiment). Realitas mengenai seks semata terdegradasi menjadi wilayah simbolik, yakni adegan porno di dunia virtual.

Seks virtual beradegan porno melihat dan memandang tubuh pasangan seksual sebagai "yang dibendakan", "yang dikonsumsi". Ada keterpecahan diri antara dunia virtual dengan dunia aktual yang dialami sejumlah wakil rakyat. Tinggal sekarang, menanti ketergelinciran (glissement) diri dalam aneka mimpi dan "slip of tongue". Pariporno rasa paripurna!

Faktanya, pada paripurna penutupan masa sidang III 2010-2011 DPR, Arifinto tepergok sedang melihat gambar tak senonoh oleh kamera fotografer. Arifinto mengakui dirinya melihat gambar tak senonoh dalam beberapa detik, tetapi tak sengaja karena mendapat link-nya dari pesan elektronik.
(*)

Fatwa Antiradikalisme

Sabtu, 30 April 2011

Edy Supriatna Sjafei, dukutip dari Antaranews

Kadiv Humas Irjen Pol. Polri Anton Bachrul Alam menunjukkan wajah pelaku pemboman di masjid Mapolresta Cirebon, di RS Polri Soekamto, Jakarta,Sabtu (16/4). (Foto ANTARA/Rosa Panggabean)
Jakarta - Dalam masyarakat yang multikultural, umat Islam harus bangkit mendakwahkan perubahan positif dan memberikan solusi terhadap persoalan masa kini.

Umat Islam akan mengulang kejayaan peradaban yang pernah dialaminya sebagai perwujudan misi Islam yang rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam), jika kembali kepada Alquran dan sunnah sebagai sumber hukum dan rujukan berijtihad.

Kini telah terjadi kemunduran dan tafaruq (perpecahan) di kalangan umat muslim, bukan kerena ketidakmampuan Islam mempersatukan umatnya, namun karena sikap beragama yang statis, eksklusif dan fanatik terhadap mazhab, serta krisis kepemimpinan dalam umat.

Mengindendtikan Islam dengan tindakan kekerasan dan mengarahterorisme, jelas sangat tidak diinginkan.

Munculnya aksi kekerasan dan radikalisme di berbagai negara, senyatanya disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, ketidakadilan atau karena tekanan politik rezim.

Islam memang membolehkan penganutnya menggalang kekuatan dan kekerasan, namun itu hanya untuk membela diri ketika diserang.

Syeikh Muhammad bin Husain bin Said Alu Sufran Al Qahtani menjawab persoalan radikalisme, terorisme, aksi bom bunuh diri dan berbagai bentuk tindakan anarkhis lainnya melalui bukunya Fataawa al-Aimmah fii an-Nawaazil al-Mudalhimah yang pada Desember 2008 disalin ke versi Bahasa Indonesia dalam "Fatwa-Fatwa Ulama Terkemuka tentang Tindak Kekerasan".

Pada pengatar buku setebal 143 halaman dan diterbitkan Pustaka Islahul Ummah dengan penerjemah Ade Hermansyah Lc.M.Pd.I itu, mantan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni menyebutkan buku itu mengurai bagaimana para ulama memberikan pencerahan dan pemahaman yang tepat mengenai ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits.

Para ulama memberikan pemahaman tentang dasar-dasar berpijak bagi kaum muslimin dalam mengarungi kehidupan yang sarat dengan tantangan dan godaan yang dapat menimbulkan kekerasan atau konflik.

Apa hukum orang yang meletakkan bahan peledak di badannnya, lalu meledakkan dirinya di tengah kerumunan orang-orang kafir sebagai bentuk penyerangan?
Dalam bukut itu, Syeikh Qahtani dengan tegas menjawabnya, orang itu akan ditempatkan di neraka Jahannam. Dia akan kekal di sana.

Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan bahwa orang yang membunuh dirinya akan disiksa dengan cara yang sama saat ia membunuh dirinya, sesuai Alquran dalam surat An Nisa: 29, "Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Ada yang berpendapat bahwa perbuatan maksiat dan dosa besar yang dilakukan sebagian penguasa, menyebabkan wajibnya memberontak untuk perubahan, walau mengandung risiko. Banyak peristiwa menimpa dunia Islam akibat tindakan tersebut. Bagaimana pendapat yang mulia?

Untuk menjawab persoalan tersebut, diangkat berbagai ayat dalam Alquran yang kemudian mengerucut bahwa tidak diperbolehkan membangkang dan memberontak, kecuali bila melihat kekufuran yang nyata dan memiliki bukti kuat.

Memberontak dapat menimbulkan kerusakan besar. Hilangnya keamanan, hilangnya hak, tak bisa mencegah orang zalim dan menolong orang dizalimi. Kecuali kaum muslimin melihat ada kekufuran nyata dan punya bukti kuat, memiliki kekuatan, maka boleh memberontak untuk menurunkannya.

Namun apabila tak ada kekuatan, memberontak itu bisa dibenarkan, apalagi pemberontakan itu menyebabkan keburukan yang lebih besar.

Ulama sepakat, tidak boleh menghilangkan keburukan dengan sesuatu yang lebih buruk. Yang benar adalah mencegah keburukan dengan apa-apa yang bisa menghilangkan atau mengurangi.

Ada penjelasan tentang gairah untuk melenyapkan kemunkaran yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syara (agama) seperti dilakukan kaum khawarij dan mu`tazilah.

Mereka terdorong oleh semangat membela kebenaran dan kecemburuan terhadap kebenaran yang menjerumuskan mereka ke dalam kesalahan dengan mengafirkan kaum muslimin yang berbuat maksiat atau menyatakan orang yang berbuat maksiat akan kekal di neraka, seperti anggapan kaum mu`tazilah.

Berkaitan radikalisme, sebagaimana marak diwartakan, fatwa ulama yang tertuang dalam buku itu sangat penting dipahami. Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin pun mengingatkan, persoalan sosial, agama, ekonomi dan politik harus diselesaikan karena memiliki korelasi dengan radikalisme.

Radikalisme akan terus berkembang seperti terjadi pada Negara Islam Indonesia dan menggunakan agama sebagai jastifikasi. faham ini jangan sampai masuk ke kampus. Ia mengimbau anak muda jangan terpengaruh pemikiran pembentukan negara baru. Kata Dini, itu pemikiran masa silam yang harus dikubur.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Agil Siroj pun sejalan dengan pemikiran para ulama bahwa radikalisme harus dihentikan di permukaan bumi.

Agil melihat radikalisme sudah masuk pada tahap lampu merah alias emergency.

Hasil survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) menyebutkan lebih dari 40 persen anak usia remaja/sekolah di Jakarta setuju melakukan aksi kekerasan untuk menyelesaikan moral dan agama.

Jika memang demikian adanya, para orangtua, guru sekolah dan ustadz atau ustazah perlu menggali fatwa ulama sebagai dasar referensi atau perbendaharaan pengajaran di lembaga pendidikan mereka masing-masing.

Ulama adalah pewaris ilmu yang diturunkan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Kedekatan ulama dan ummat bukan didasari kepada kepentingan diri pribadi, tapi demi menuju kedamaian dan kesejahteraan umat.(*)

Potret Buram Pekerja Anak di Perkebunan Jember

Sabtu, 30 April 2011

Oleh Zumrotun Solicha & Chandra HNI
Yang dikutip dari Antaranews

Jember - Seorang anak perempuan tampak cekatan memungut sisa-sisa panen edamame (kedelai Jepang) di satu kebun edamame di Desa Sukoreno, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Berbekal sebuah tas kresek, Sani (12) mengumpulkan satu per satu sisa kedelai yang tidak dipetik oleh buruh kebun setempat, tanpa menghiraukan panas terik sang Surya yang menyengat tubuh.

Meski usianya baru 12 tahun, ia menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari nenek dan dua adiknya yang tinggal di Desa Sukoreno.

"Saya harus mencari uang untuk makan sehari-hari nenek dan adik saya, salah satunya dengan mencari sisa edamame yang tidak dipetik oleh buruh kebun," ujarnya lirih.

Ia menjual satu kantong edamame yang didapat dari memungut sisa panen itu seharga Rp3.000, namun terkadang warga yang merasa kasihan memberikan uang lebih kepadanya.

Sani mengaku sejak kecil hidup mandiri bersama sang nenek lantaran kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Ia pun harus mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahkan, anak perempuan itu menuturkan bahwa tidak pernah mengenyam pendidikan dan belajar layaknya anak-anak sebaya lantaran memang tidak ada biaya.

Sani tidak sendirian. Ia merupakan salah satu potret buram pekerja anak yang masih ada di Kabupaten Jember. Banyak anak-anak layaknya Sani yang nasibnya juga terabaikan.

Menurut Koordinator Program Internasional untuk Penghapusan Pekerja Anak (IPEC) Organisasi Buruh Internasional (ILO) Jawa Timur di Jember, Irfan Afandi, mempekerjakan anak- anak merupakan bentuk pelanggaran hak-hak anak.

"Konvensi ILO No 182 tahun 1999 tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak disahkan oleh UU Nomor 01 tahun 2000, namun masih saja dijumpai anak-anak yang bekerja" tuturnya.

Ia menjelaskan, perlindungan terhadap anak-anak dari pengaruh pekerjaan yang buruk didukung oleh Keppres 59 tahun 2002 yang telah mengidentifikasi 13 jenis pekerjaan terburuk untuk anak, yakni mempekerjakan anak-anak sebagai pelacur, sektor pertambangan, penyelam mutiara, dan menugaskan anak-anak di anjungan penangkapan ikan lepas pantai (jermal).

Selanjutnya, ia mengemukakan, mempekerjakan anak sebagai pemulung, melibatkan anak dalam pembuatan bahan peledak, mempekerjakan anak di jalanan, mempekerjakan anak sebagai tulang punggung keluarga.

Selain itu, menurut dia, industri rumah tangga, sektor perkebunan, kegiatan penebangan kayu untuk industri atau mengolah kayu untuk bahan bangunan, dan mempekerjakan anak dalam kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

"Di Kabupaten Jember masih banyak ditemukan anak yang bekerja di perkebunan, seperti perkebunan tembakau, kopi, kakao, dan karet," ujarnya.

Ia mengemukakan, ILO-IPEC pernah melakukan survei tentang anak yang bekerja di sektor perkebunan Jember, dengan mengambil sampel di enam desa yang berada di Kecamatan Arjasa dan Kalisat pada tahun 2008.

"Kami melakukan interview kepada 280 keluarga yang memiliki anak berusia 7-12 tahun di sektor perkebunan tembakau di enam desa untuk mengetahui apakah anak-anak juga ikut bekerja pada musim panen tembakau," jelasnya.

Hasil survei menyebutkan bahwa sebanyak 306 anak yang berusia 7-17 tahun pernah bekerja di sektor perkebunan, dengan rincian anak laki-laki sebanyak 178 anak (58,1 persen) dan perempuan sebanyak 128 anak (41,9 persen).

"Ratusan anak itu aktif sebagai pekerja anak di musim panen tembakau, bahkan mereka bekerja lebih dari 18 jam selama seminggu," ucap Irfan.

Sejauh ini, kata dia, banyak warga yang belum paham tentang definisi pekerja anak karena sebagian besar anak yang bekerja di perkebunan berdalih membantu orang tuanya dan tanpa mempertimbangkan jam kerja .

"Sesuai dengan aturan, pekerja anak adalah anak-anak yang bekerja dengan usia 5 hingga 12 tahun tanpa memerhatikan jam kerja, anak-anak yang berusia 13 hingga 14 tahun bekerja lebih dari 15 jam per minggu, dan anak-anak yang berusia 15 hingga 17 tahun bekerja lebih dari 40 jam per minggu," paparnya.

Aktivis peduli pekerja anak itu menjelaskan, tidak ada perusahaan perkebunan yang mempekerjakan anak karena hal itu sudah diatur dengan jelas.

Namun, ia menilai, sebagian besar anak-anak ditemukan bekerja di rantai pasoknya, seperti mengumpulkan tembakau dan menusuk tembakau kering di kalangan petani yang akan menjual tembakaunya ke pabrikan.

"Sebagian besar program IPEC memang dipusatkan di Jawa Timur karena provinsi itu memiliki jumlah pekerja anak mencapai 244.075 anak yang sebagian besar bekerja di sektor perkebunan dan pertanian," ujarnya.

ILO bersama Badan Pusat Statistik (BPS) pernah melakukan survei pekerja anak tahun yang merupakan kegiatan terpadu dari sub-sampel Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas tahun 2009.

Sebanyak 248 kabupaten dipilih secara proporsional dengan jumlah anak yang bekerja, dengan 760 blok sensus terpilih dengan menggunakan teknik sampling yang sama.

Hasil survei pekerja anak (SPA) tahun 2009 menyebutkan bahwa jumlah anak usia 5-17 tahun di 284 kabupaten sekitar 58,8 juta anak dan sebanyak 4,05 juta di antaranya (6,9 persen) dianggap sebagai anak-anak yang bekerja.

Dari total anak yang bekerja itu, sebanyak 1,76 juta anak (43,3 persen) adalah pekerja anak.

Sekitar 50 persen dari pekerja anak itu minimal bekerja 21 jam per minggu dan 25 persen mereka bekerja selama 12 jam per minggu. Bahkan, sebanyak 20,7 persen anak-anak bekerja dalam situasi berbahaya karena mereka menghabiskan lebih dari 40 jam per minggu.

"Anak-anak yang bekerja umumnya masih sekolah, mereka bekerja sebagai pekerja keluarga tidak dibayar, dan terlibat di sektor pertanian, perkebunan, jasa dan industri," ujar Irfan sambil menunjukkan hasil SPA 2009.

Untuk menjamin kesinambungan penghapusan pekerja anak di Jember, lanjut dia, ILO-IPEC bekerja sama dengan WCC As-Sakinah mendorong pemkab setempat untuk membuat kebijakan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di kabupaten yang dikenal sebagai "Kota Tembakau" itu.

"Kami akan melakukan monitoring keselamatan, kesehatan kerja (K3) anak-anak yang bekerja di sektor perkebunan Jember untuk mengetahui apakah masih ada pekerja anak di sektor perkebunan dan memastikan anak yang bekerja di sana dijamin hak-haknya," tuturnya.

Irfan menegaskan, semua pihak memiliki kewajiban yang sama untuk melakukan segala kemungkinan dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi anak-anak.

"Masa kanak-kanak yang seharusnya dihabiskan dengan bermain dan sekolah, ternyata tidak bisa dinikmati oleh mereka yang orang tuanya bekerja di perkebunan tembakau," katanya.

Kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan karena dengan dalih membantu orang tua dan faktor kemiskinan, masih cukup banyak anak di Indonesia yang meninggalkan sekolah dan memasuki pasar kerja terlalu dini.

Bahkan, sebagian dari mereka harus bekerja sejak kecil, dan ada yang tidak menerima upah karena hanya sekedar membantu orang tua mereka.

Tentu ini menjadi sebuah ironi di tengah-tengah keseriusan pemerintah dalam memberantas buta aksara dan meningkatkan taraf hidup, serta kualitas pendidikan warga negaranya.

Tak terbantah

Masih adanya pekerja anak di sektor perkebunan tidak dibantah oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Jember, M. Thamrin. Namun, instansinya tidak bisa menyebutkan angka pasti jumlah pekerja anak di kabupaten setempat.

"Kami masih melakukan inventarisasi dan monitoring di lapangan terkait jumlah pekerja anak yang tersebar di 31 kecamatan di Jember. Hingga kini belum ada jumlah pasti berapa pekerja anak," katanya.

Menurut dia, ada dua hal yang mendasari anak-anak bekerja di usia dini yakni keterpaksaan atas kondisi ekonomi yang sulit atau pilihan hidup yang harus mereka jalani.

"Apabila anak-anak bekerja karena kondisi kemiskinan dan pengangguran maka faktor keterpaksaan yang dominan. Namun, tidak sedikit anak yang bekerja karena pilihan dengan didasari budaya setempat dan kebanggaan mendapatkan uang sendiri," paparnya.

Thamrin menegaskan bahwa tidak ada perusahaan di Jember yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur karena hal itu melanggar aturan dan setiap perusahaan sudah mematuhinya.

"Kami kesulitan untuk memantau secara langsung perusahaan di sektor perkebunan karena biasanya buruh perkebunan memiliki pemukiman sendiri yang lokasinya terpencil. Kami hanya mengecek administrasi pekerja kebun saja dan tidak ditemukan pekerja anak di sana," katanya, menjelaskan.

Pemerintah juga sudah meluncurkan program keluarga harapan (PKH) sebagai salah satu wujud keseriusan pemerintah untuk mengurangi pekerja anak, sehingga diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang bekerja di usia dini.

"Tahun ini, Disnakertrans Jember akan melaksanakan program penarikan pekerja anak PKH dengan target sasaran sebanyak 60 anak," ucapnya.

Ia mengimbau perusahaan swasta menekankan tentang pentingnya melakukan program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) sebagai upaya untuk mendukung penghapusan pekerja anak di Jember.

Sementara itu, Direktur Produksi Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember, Sudarisman, mengatakan bahwa tidak ada pekerja anak di perkebunan seluas 4.000 hektare milik PDP tersebut.

"Memang tidak menutup kemungkinan ada anak yang bekerja di perkebunan, namun mereka hanya membantu orang tua dan bukan sebagai pekerja anak," ujarnya.

Menurut dia, sistem kerja di PDP sebagian besar adalah sistem borongan yang diberikan kepada sejumlah buruh kebun yang tinggal di pemukiman perkebunan, terkadang sebagian buruh kebun meminta bantuan anak-anaknya untuk membantu mereka agar pekerjaan cepat selesai.

"Biasanya buruh kebun mengajak seluruh keluarganya untuk bekerja termasuk anak-anak dengan alasan pekerjaan dilakukan secara gotong royong, namun kami tetap melarang orang tua mengeksploitasi anaknya untuk bekerja," ucap Sudarisman yang juga mantan Ketua KPU Jember itu.

Dengan realita di lapangan seperti itu, lanjut dia, pihaknya tidak bisa melarang buruh kebun untuk mengajak anaknya bekerja, namun anak buruh kebun bekerja pada saat musiman dan tidak setiap hari. Anak-anak tetap mendapatkan pendidikan karena di setiap perkebunan ada sekolah.

"Biasanya anak-anak buruh kebun membantu orang tuanya untuk memetik kopi atau mencabut rumput di sekitar perkebunan. Terkadang anak-anak merasa terhibur dengan bekerja membantu orang tuanya," ujarnya, menambahkan.

Banyak kalangan yang menilai bahwa penyebab munculnya pekerja anak di berbagai sektor karena faktor kemiskinan dan ekonomi keluarga yang pas-pasan, sehingga anak-anak yang seharusnya menikmati hidupnya dengan bermain, terpaksa bekerja membantu orang tua mereka demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

"Banyak anak-anak yang bekerja karena orang tuanya terpuruk dalam masalah kemiskinan, sehingga banyak dijumpai anak-anak dieksploitasi untuk mengamen atau bekerja di jalanan," kata pengamat sosial dari Universitas Jember (Unej), Drs Hadi Prayitno MSi.

Menurut dia, biasanya kondisi sosial ekonomi keluarga yang jauh dari harapan membuat anak-anak dipaksa bekerja atau dengan kesadaran sendiri untuk membantu orang tuanya, bahkan terkadang mereka meninggalkan bangku sekolah.

"Maraknya pekerja anak sangat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan penduduk setempat, namun faktor kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak-anak harus bekerja di usia dini. Pekerja anak di Jember rata-rata memiliki pendidikan yang rendah," paparnya.

Dosen ilmu kesejahteraan sosial FISIP Unej itu menjelaskan faktor budaya yang menganggap bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi juga menjadi salah satu pemicu anak putus sekolah, kemudian anak tersebut berpotensi menjadi pekerja anak.

"Rendahnya kesadaran masyarakat di pelosok pedesaan terhadap pentingnya pendidikan menjadi perhatian semua pihak untuk memberikan pemahaman kepada mereka, agar jumlah pekerja anak semakin berkurang," paparnya.

Pada awalnya menjadi pekerja anak karena keterpaksaan, tetapi lama-lama menjadi sebuah budaya bagi kalangan masyarakat miskin untuk mempertahankan hidup mereka.

Beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan pekerja anak, yakni kemiskinan, lapangan kerja yang terbatas, akses pendidikan rendah, kesadaran orang tua akan hak anak yang rendah.

Selain itu, menurut dia, penegakan hukum yang belum optimal dan budaya lokal yang kurang memberikan dampak positif terhadap upaya penghapusan pekerja anak.

Untuk itu, kata Hadi, perlu adanya kemauan politik (political will) dari pemerintah dan wakil rakyat yang duduk di parlemen untuk serius mengurangi angka kemiskinan di Indonesia melalui sejumlah kebijakan yang tepat sasaran.

"Memang banyak program pemerintah, seperti program keluarga harapan (PKH), jatah beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan bantuan langsung tunai (BLT) yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, namun tidak sedikit program itu tidak tepat sasaran dan menimbulkan persoalan kemiskinan baru," katanya.

Selain itu, dia mengemukakan, pola pendidikan di sekolah harus dibuat semenarik mungkin dan menyenangkan bagi anak-anak, sehingga mereka betah untuk sekolah.

"Persoalan pekerja anak memang bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun semua pihak harus bekerja sama secara sinergis untuk memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengurangi jumlah pekerja anak," ucap pengajar psikologi perkembangan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unej itu.

Pekerja anak adalah persoalan yang ada di sekitar kita. Semua pihak tentunya dituntut terlibat secara serius dan bertanggung jawab dalam melakukan upaya untuk mengembalikan hak-hak anak sebagaimana mestinya, karena anak adalah anugerah terindah yang harus dijaga lantaran mereka adalah penerus generasi yang harus lebih baik lagi.(*)

Wikileaks, The Age dan Presiden SBY

Selasa, 15 Maret 2011

Oleh Ilham Bintang*), yang dikutip dari Antaranews
*) Ilham Bintang (ilhambintangmail@yahoo.co.id, ilhambintang@cekricek.co.id; twitter: @ilham_bintang) adalah Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, dan Pemimpin Redaksi Tabloid Cek&Ricek (C&R).

Jakarta - Bukan hanya Jepang yang guncang kena gempa pada Jumat (11/3) pekan lalu, tetapi juga ada "gempa" bagi Indonesia. Guncangan di Jepang akibat gempa bumi berkekuatan 8,9 skala Richter (SR) diikuti gelombang air pasang laut (tsunami), Musibah yang memporakporandakan sebagian Negeri Sakura itu mencatat angka kematian diperkirakan mencapai belasan ribu warga.

Adapun "gempa" di Indonesia akibat pemberitaan dua media Australia, The Age (TA) dan The Sidney Morning Herald (TSMH), yang menyiarkan berita mengenai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), istri dan keluarganya menyalahgunakan kekuasaan (Abuse of Power). Tuduhan yang amat serius ialah intervensi SBY di bidang hukum. Salah satunya perintah penghentian investigasi kasus korupsi politikus Taufik Kiemas, suami Presiden RI periode 2001-2004 Megawati Soekarnoputri, yang kini berkedudukan sebagai Ketua MPR RI.

Menghadapi tuduhan serius itu wajar jika Presiden SBY bereaksi secara serius pula. Malah, seperti diberitakan luas oleh media massa, Ibu Negara Hj. Ani Susilo Bambang Yudhoyono sampai tidak tahan untuk menangis saat diberitakan ikut dalam penyalahgunaan kekuasaan bersama suaminya.

Kita pun menganggap tuduhan dua media Australia tersebut merusak reputasi Presiden SBY yang sejak awal mencanangkan pemerintahan bersih, anti-korupsi dan intervensi. Keberhasilan SBY terpilih dua kali untuk menjadi Presiden jelas karena tekadnya dipercayai rakyat akan dilaksanakan secara konsisten. Justru itulah yang dirontokkan TA dan TSMH. Siapa yang tak geram?

Protes pun dilancarkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemberitaan tersebut. Pertama, pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Jakarta. Sinyalemen penyalahgunaan kekuasaan itu memang bersumber dari mereka, berdasar kawat diplomatik ke Washington, yang berhasil disadap, kemudian dibocorkan melalalui laman (situs Internet) WikiLeaks. Pihak kedua, kepada pihak TA dan TSMH yang menjadikan dokumen itu sebagai bahan berita. Protes itu memang segera ditanggapi semua pihak tadi.

Pihak AS menyampaikan penyesalan dalam konferensi pers di Jakarta. Dubes AS di Indonesia, Scott Marciel mengatakan, "Kami mengungkapkan penyesalan terdalam kepada Presiden Yudhoyono dan warga Indonesia karena publikasi dari kawat-kawat diplomatik sangat tidak bertanggung jawab."

Ia menambahkan, secara umum kawat-kawat diplomatik mengandung informasi yang apa adanya dan seringkali masih mentah. Juga kerap tidak lengkap dan belum terbukti kebenarannya. Adapun TA dan TSMH langsung memuat sanggahan Presiden SBY pada penerbitan edisi cetak pada Sabtu, 12 Maret 2011.

Selesaikah persoalan? Tidak. Penyesalan Dubes AS dan pemuatan sanggahan TA dan TSMH tidak menjawab substansi masalah. Dengan kata lain, tidak membantah tuduhan serius kepada Presiden SBY dan keluarganya.

Sumber berita dua media Australia itu adalah WikiLeaks, situs yang menyadap kawat-kawat diplomatik dari Kedubes AS seluruh dunia untuk dilaporkan ke Washington. Pernyataan Dubes AS tidak membantah kawat seperti itu pernah dibuat. Hanya disebutkan secara umum "kerap kawat-kawat seperti itu" mengandung informasi apa adanya dan seringkali masih mentah yang juga karena tidak lengkap dan belum terbukti kebenarannya. Pertanyaan mendasar ke dalam golongan manakah kawat- kawat diplomatik tentang Presiden SBY itu?

Media TA dan TSMH jelas salah, menyalahi prinsip kerja jurnalistik secara universal yang dikenal dengan istilah cover bothsides. Media itu tidak memberi ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang dituduh/dirugikan, dalam pemberitaannya, dalam hal ini Presiden SBY dan keluarganya. Bahkan, tidak tampak usahanya dua media itu menghubungi pihak terkait sebelum berita itu disiarkan. Jelas berita itu jenis berita "tubruk lari", walau telah memberikan ruang bagi Presiden SBY untuk memberi sanggahan atau hak jawabnya.

Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, harus mengerahkan kemampuan diplomatiknya untuk menuntut kepada Dubes AS dan pimpinan dua media Australia itu untuk memberi bantahan secara spesifik. Misalnya, kawat-kawat diplomatik khusus mengenai Presiden SBY yang mereka buat adalah rumor belaka. Dan, pengakuan itu harus dimuat oleh dua media Australia tersebut. Itulah sanggahan efektif yang bisa diharapkan meredam "gempa" informasi di Tanah Air.

Jika tidak, maka kawat-kawat diplomatik mengenai Presiden SBY adalah sebuah kebenaran bagi mereka, meski kita menganggapnya tidak. Benar atau tidak WikiLeaks yang dikutipnya, TA dan TSMH tetap menyalahi kaidah jurnalistik secara universal. Tetapi, pelanggaran itu tidak otomatis dapat diartikan sebagai apa yang disajikan WikiLeaks adalah isapan jempol belaka.

Dokumen WikiLeaks dengan pemberitaan media TA dan TSMH adalah dua hal berbeda. Herannya, kebanyakan media pers di Indonesia menganggap itu satu hal, sehingga kasus tersebut tidak menjadi topik nasional. Inilah yang diributkan warga di ranah media jejaring sosial twitter (twitterland) yang menganggap pers kita kurang jeli, dan penakut untuk ungkapkan kebenaran. (*)

10 Persen Perusahaan Tambang di Riau Tanpa IUP

Rabu, 1 Juni 2011

PEKANBARU- Kasi Batubara Distamb Riau, Ridwan Darmawan kepada Riauterkini Rabu (1/6/11) mengatakan bahwa 'ancaman' pusat untuk mencabut ijin perusahaan tambang di Indonesia merupakan peringatan keras bagi semua perusahaan pertambangan untuk mengubah ijinnya dari KP ke IUP. Tujuannya adalah agar perusahaan tambang segera menggantikan ijin pertambangannya dari Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Hal itu termaktub dalam UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang mengisyaratkan perubahan perijinan tersebut. Yaitu memperbaharui ijin perusahaan pertambangan dari KP menjadi IUP.

"Pusat sebenarnya sudah memberikan batas waktu perubahan (deadline) kepada perusahaan pertambangan untuk mengubah izinnya dari KP menjadi IUP hingga 27 Mei lalu. Namun ternyata hingga batas akhir waktu perubahan ijin, masih banyak perusahaan yang ijinnya masih KP. Padahal Kementrian ESDM akan segera melakukan maping wilayah pertambangan dengan DPR-RI sesuai dengan UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 9 ayat 2 tentang wilayah pertambangan dan pasal 14 ayat 1 tentang wilayah usaha pertambangan," terang Ridwan.

Kata Ridwan, Riau memiliki perusahaan pertambangan batubara dan energi yang berjumlah tidak sampai 100 perusahaan. Dari jumlah tersebut, tidak sampai 10 persennya yang hingga kini masih belum melakukan perubahan perijinan dari KP menjadi IUP.

Disinggung mengenai nama-nama perusahaan dan luas wilayah pertambangannya, Ridwa mengatakan bahwa data detail sebenarnya ada di kabupaten/kota yang mengeluarkan ijin pertambangan. Data tersebut diakuinya belum masuk ke provinsi. ***

Dugaan Korupsi APBD Rp 116 M, Kejati Riau Serahkan Berkas Mantan Bupati Inhu ke Tipikor

Rabu, 1 Juni 2011

RENGAT-Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Babul Khoir Harahap memastikan bahwa berkas perkara kasus korupsi APBD Inhu tahun 2005-2008 senilai Rp 114 miliar milik Mantan Bupati Inhu Thamsir Rachman akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru setelah proses persidangan terhadap terdakwa lain selesai. Hal itu terpaksa dilakukan karena Kejati Riau saat ini kekurangan personil untuk menangani kasus korupsi.

“Kita akan limpahkan berkasnya (Thamsir) ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru, tapi setelah sidang terhadap terdakwa lain selesai, karena kita saat ini kekurangan personil ” ujar Babul Khoir saat bersilaturahmi dengan Bupati Inhu Yopi Arianto di kediaman dinas Bupati Inhu Jalan Ahmad Yani Rengat, Selasa (31/5/11) yang dilansir Riauterkini.

Kajati Riau juga mengungkapkan bahwa kemungkinan aka ada tersangka baru dalam kasus korupsi berjamaah APBD Inhu tahun 2005-2008 senilai Rp 114 miliar tersebut. Namun Babul Khoir tidak menyebutkan dari kalangan mana calon tersangka tersebut, Apakah dari lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau rekanan.

“Kemungkinan ada tersangka baru, tapi kita selesaikan dulu yang sudah ada. Setelah itu baru kita pelajari lagi,” ucap Babul seraya menyebutkan pihaknya terus melakukan upaya pemberantasan korupsi baik di Inhu maupun di Riau. Sejauh ini progresnya sudah cukup baik.

Seperti diketahui, dalam kasus korupsi berjamaah APBD Inhu tahun 2005-2008 senilai Rp 114 miliar, Kejati Riau sudah menetapkan 38 tersangka yang terdiri dari 30 mantan anggota DPRD Inhu periode 2004-2009, mantan Bupati Inhu Thamsir Rachman, Mantan Kepala Bagian Keuangan R Marwan Indra Syahputra, Mantan Pemegang Kas Daerah Encik Afrizal Azmi, Mantan Sekwan Zaharman dan Puja Kaul Amal, Mantan Bendaharawan Setwan Wurlinus dan Staf Setwan Khaidiriyanto dan R Junaidi.

Dari 38 tersangka yang sudah ditetapkan itu, hanya berkas milik mantan Bupati Inhu Thamsir Rachman yang belum dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan yang lain sudah dilimpahkan. Bahkan beberapa diantaranya sudah bebas seperti mantan anggota DPRD Inhu Sunardi Ibrahim, Mantan Kabag Keuangan Marwan Indra Saputra dan Mantan Pemegang Kas Daerah Encik Afrizal Azmi. Sisanya ada yang telah menjalani masa hukuman dan tengah proses persidangan.

Jika melihat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada proses persidangan, kas bon yang menyebabkan kerugian senilai Rp 114 miliar itu akibat kas bon untuk kepentingan Mantan Bupati Inhu Thamsir Rachman, pimpinan dan anggota DPRD Inhu periode 2004-2009, pimpinan SKPD serta pihak rekanan. Sejauh ini dari empat kelompok tersebut, beberapa rekanan dan pejabat SKPD belum mengembalikan kas bon. Selain itu, belum diketahui secara pasti berapa jumlah uang Negara yang berhasil diselamatkan, selama kasus ini bergulir di penyidik Kejati Riau.***

Wako Menangis di Hari Kasih Sayang Ayah dan Anak

Rabu, 1 Juni 201

PEKANBARU-Riauterkini melansir, Walikota Pekanbaru, Herman Abdullah didampingi istrinya Evi Mayroza menitikkan air mata haru saat mendengar lagu ucapan terima kasih yang ditujukan kepada dirinya oleh puluhan siswa (pelajar-red) dalam paduan suara pada acara peringatan hari Ayah Cahaya Keluarga, Rabu (1/6/11) di halaman kantor walikota Pekanbaru.

Dikatakan Wako, dirinya merasa terharu mengingat perjuangan dan usahanya memimpin kota Pekanbaru Bertuah selama hampir 10 tahun. Berbagai kendala dan rintangan dihadapinya demi memajukan kota Bertuah. “Saya benar-benar merasa terharu saat mendengar lagu terima kasih dari para siswa mewakili sekolah se Pekanbaru tadi atas jasa dan perjuangan saya selama ini. Tadi saya sempat meneteskan air mata. Mudah-mudahan usaha dan perjuangan saya selama ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Pekanbaru khususnya,”ucap wako terharu.

Pada kesempatan peringatan hari Ayah Cahaya Keluarga yang sudah dicetus sejak 1 Juni 2009 lalu, wako juga mengucapkan kata perpisahan dan ucapan maaf kepada jajaran pemerintah yang hadir dan seluruh masyarakat Pekanbaru atas kinerjanya selama ini yang dinilai belum memuaskan. “Pada kesempatan ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat kota Pekanbaru atas kinerja atau perjuangan saya yang dinilai belum berhasil atau memuaskan. Maklumlah sebagai manusia biasa, penuh dengan khilaf dan kekurangan,”ucapnya lagi.

Wako berharap kepada jajaran pemerintah Pekanbaru, pejabat, pegawai negeri dan pendidik supaya terus melaksanakan program ini ke depannya. “ Program Ayah cahaya keluraga ini akan artinya bagaimana kita membina keluarga. Jadi, yang merasa sebagai ayah, berilah motivasi kepada anak-anaknya. Didiklah mereka dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Tidak hanya memberikan uang, namun ajak mereka bercerita dan bersenda gurau supaya tidak ada lagi cerita seorang anak yang takut pada ayahnya,”ujar wako.

Ditambahkan Wako, sesuai dengan latar belakang dicetuskannya hari ayah cahaya keluarga ini disebabkan karena tingginya kenakalan remaja yang disebabkan karena kedua orang tua sibuk dengan karirnya masing-masing tanpa menghiraukan dan memperhatikan anak-anaknya. ***

STR Bantah Dibalik Peristiwa Pembakaran Eskavator dan Camp PT RAPP

Rabu, 1 Juni 2011 18:30
PEKANBARU- Aktivis dari Serikat Tani Riau (STR) membantah tudingan yang menyebutkan, pihaknya berada di balik peristiwa terbakarnya dua alat berat atau eskavator dan dua camp karyawan milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Sungai Hiu, Desa Tanjung Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin lalu (30/5/11).

"Malah isu itu dijadikan alasan oleh aparat Kepolisian Resort (Polres) Bengkalis melakukan tindakapan represif dan menangkap warga," tukas Ketua Umum KPP STR, Teri Hendra Chaniago dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (1/6/11) siang seperti dilansir Riauterkini.

Dalam jumpa pers itu Teri didamping Ketua Tim Advokasi STR yang juga Direktur LBH Riau, Sugiarto, SH dan Sekjen STR Dessri Kurniawati, SH.

Menurut Teri, saat ini kondisi di Pulau Padang sedang terisolir. Rakyat Pulau Padang tidak dapat keluar dari pulau tersebut, sebab dua akses pintu masuk dan keluar pulau melalui Pelabuhan Buton dan Pelabuhan Kurau telah ditutup Polres Bengkalis untuk mencegah warga keluar dari pulau tersebut.

Polisi juga menangkap seorang warga bernama Heri (25) beberapa warga lainnya dalam proses pemeriksaan dan pengejaran kepolisian. Sedangkan dua warga yang lain, yaitu Nazlan (20) dan Mazlin (18) hingga kini belum diketahui keberadannya.

"Makanya kami minta polisi segera menghentikan penangkapan terhadap warga dan mengkriminalisi para aktivis kerakyatan," kata Dessri menimpali.

Sekjen KPP STR ini menyayangkan pemberitaan di beberapa media yang cenderung memojokkan pihaknya dan tidak memberikan hak untuk klarifikasi terhadap peristiwa tersebut.

"Kami merasa ada beberapa media yang menurunkan berita tentang kejadian pembakaran eskavator PT RAPP ini tidak berimbang. Mereka hanya menulis sisi perusahaan saja tanpa berupaya untuk menghubungi kami untuk konfirmasi. Tindakan ini cukup disayangkan," ujarnya.

Menjawab pertanyaan wartawan soal tudingan setiap aksi yang dilakukan STR cenderung berakhir anarkis, serta terkesan ada upaya untuk 'membenturkan' warga dengan pihak keamanan, Dessri menyangkal keras tudingan itu. Termasuk tuduhan setelah warga nanti berurusan dengan aparat keamanan, STR lantas terkesan lepas tangan.

"Tidak benar itu. Kami tidak pernah melakukan itu. Dan kami akan memberikan perlindungan atau advokasi terhadap warga yang kemudian diproses secara hukum," ujar Dessri seraya menegaskan makanya pihaknya sudah menyiapkan pengacara untuk mendamping warga yang kini terkait dalam peristiwa tersebut.

Dalam kesempatan itu, STR kembali menyatakan pihaknya mendukung perjuangan rakyat Pulau Padang untuk segera menghentikan operasional PT RAPP. Kedua, mencabut SK Menteri Kehutanan No.327/MenhutII/2009. Keempat, STR meminta polisi segera menghentikan penangkapan warga dan kriminalisi para aktivis, serta membebaskan mereka tanpa syarat.

Sebelumnya, RAPP menuding bahwa 600 massa dan aktivis dari STR melakukan aksi di perusahaan dan terlibat dengan aksi pembakaran. Tudingan ini dipertegas oleh pemberitaan yang dilansir di sebagian media-media lokal, bahwa kasus pembakaran tersebut berkaitan dengan aksi massa.***

Banjir Hadiah di Plaza Mebel, Beli Furniturenya dan Bawa Pulang Mobilnya

PEKANBARU- Setelah sukses menggelar program “Plaza Mebel Bagi-bagi Hadiah” tahun 2007 silam, pusat belanja furniture terlengkap dan terbesar di Kota Pekanbaru, kembali menggelar program serupa periode II kepada konsumennya.

Hal ini diakui Disain dan Promosi Plaza Mebel Pekanbaru, Lucky kepada Riauterkini saat disambangi ke showroomnya yang berada di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 129 A Pekanbaru, Rabu(1/6/11).

Dijelaskannya, program bagi-bagi hadiah ini berlaku di semua showroom Plaza Mebel yang ada di Pekanbaru yakni di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 129 A dan Jalan Soekarno Hatta Nomor 89 serta di Medan yang berada di Jalan Adam Malik Nomor 81. Caranya pun sangat mudah, konsumen cukup melakukan transaksi atau berbelanja apa saja di Plaza Mebel minimal Rp250.000 yang berlaku kelipatannya dan berhak mendapat satu kupon undian.

“Konsumen tinggal mengisi data dan masukkan kupon undiannya ke kotak undian yang telah kami sediakan, “tuturnya.

Untuk periode II ini, tambah Lucky, sudah dimulai sejak pembelian 15 Mei 2011 dan akan berakhir hingga 31 Januari 2012. Bagi konsumen yang beruntung, bagi-bagi hadiah ini akan diundi bulan Maret 2012 dan akan memperebutkan hadiah fantastis berupa 1 unit Chevrolet Spark, 1 unit sofa 3.2.1, 2 unit meja direktur, 3 unit sofa, 4 meja makan, 10 unit Sofa Bed, 5 unit lemari sepatu, 10 unit sofa karung dan 10 unit gantungan topi.

Ditambah Lucky lagi, Plaza Mebel memang kerap memanjakan para konsumennya dengan program-program menarik. Sehingga konsumennya terus bertambah dan tak datang dari Kabupaten/Kota yang ada di Riau saja, tetapi juga berasal dari Provinsi tetangga seperti Palembang dan Padang.

“Produk yang kami pasarkan merupakan barang-barang yang bermutu tinggi dan berkualitas. Sehingga konsumen senang berbelanja disini. Ditambah lagi, pelayanan terbaik selalu kami suguhkan. Kami berharap, dengan digelarnya program-program dari Plaza Mebel, membuat konsumen puas sehingga otamatis mendongkrak penjualan, “tutupnya ramah. ***

Peringatan Hari Pancasila Diwarnai Aksi Demo Damai GMNI

PEKANBARU-Belasan aktivis Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pekanbaru menggelar aksi demonstrasi damai di pertigaan Jalan Jenderal Sudirman-Gajahmada, Rabu (1/6/11).

Dari Riau Terkini menyebutkan, aksi itu bersempena peringatan Hari Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dari pantauan riauterkini, aksi GMNI ini bermula sekitar pukul 11.00 WIB. Sambil membagi-bagikan aspirasi mereka kepada pengguna jalan raya, aktivias GMNI ini pun berorasi tentang sejarah lahirnya Pancasila.

"Sudah saatnya kita membuka kembali lembaran kebenaran sejarah berdirinya Republik ini, terutama lahirnya dasar negara kita Pancasila," tutur Raflis (23) dalam orasinya di bundaran depan kantor gubernur.

Mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Pekanbaru menyebutkan, Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah bangsa. Makanya, GMNI menghimbau segenap tumpah darah Indonesia yang berada di Pekanbaru kembali ke pandangan hidup bangsa Indonesia.

"Semoga ke depan bangsa kita akan menemukan kembali jati dirinya sebagai bangsa yang berbudaya, sopan, saling menghargai, toleransi, cinta musyawarah dan gotong royong," ujar Raflis lagi.

Usai berorasi, belasan aktivis DPC GMNI Pekanbaru membubarkan diri dengan tertib menuju kantor mereka di Jalan Kopan, Gobah dengan cara long march atau berjalan kaki. ***

Teks Foto: Belasan aktivis GMNI Kota Pekanbaru menggelar aksi demonstrasi damai untuk memperingati Hari Lahirnya Pancasila, 1 Juni ini.

BPS Segera Lakukan Sensus Sapi

Menuju swasembada daging tahun 2014, tahun 2011 ini, BPS akan melaksanakan sensus sapi. Selain tujuannya untuk mengetahui jumlah sapi di Indonesia, pusat juga ingin melakukan maping daerah peternakan sapi untuk melaksanakan program yang mendukung upaya Indonesia swasembada daging 2014.

Kata Kepala BPS Riau, Abdul Manaf Rabu (1/6/11) kepada Riau Terkini mengatakan bahwa sensus yang akan dilakukan ini akan melakukan pendataan hewan ternak sapi dan kerbau di seluruh kabupaten/kota di Riau. Data tersebut kemudian akan dimaping dan diserahkan ke pusat. Gunanya adalah untuk mengetahui daerah potensial untuk ternak sapi.

"Sensus sapi 2011 berbudget Rp 3 milyar ini akan dilaksanakan sepanjang bulan Juni 2011 dengan jumlah petugas yang dilibatkan sebanyak 2000 orang petugas. Mereka akan mulai turun melakukan pendataan besok tanggal 2 Juni 2011," terangnya.

Disinggung mengenai kabupaten/kota yang berpotensi ternak sapi dan kerbau, Abdul Manaf mengatakan bahwa data awal menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Riau yang berpotensi ternak sapi dan kerbau adalah Kuansing, Kampar, Rohul, Pelalawan dan Inhu.(Noprio Sandi)

BUPATI KUANSING PERIODE 2011-2016 DILANTIK

Bupati Kuansing H Sukarmis dan Wakil Bupati Drs H Zulkifli bisa bernapas lega, pasalnya ketika masa jabatan bupati periode 2006-2011 habis tanggal 31 Mei 2011, mereka bisa melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 1 Juni 2011. Kelanjutan itu dibuktikan dengan dilantiknya mereka atas nama Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri yang dilantik Gubernur Riau Drs Rusli Zainal SE MP.

Sebelum pelantikan sampai usai pelantikan, kawasan yang menjadi tempat pelantikan gedung dan jalan Abdoer Rauf dijaga ketat aparat keamanan, bahkan simpang lampu merah Abdoer Rauf, tugu carano sampai simpang TK Pembina dijaga aparat, tidak mudah untuk melewati kawasan ini.

Mereka yang memiliki undangan saja yang bisa masuk, karena mulai dari persimpangan jalan, aparat keamanan telah menanyai tujuan perjalanan masyarakat, bahkan sejumlah rute perjalanan dialihkan, tak diketahui secara pasti ancaman seperti apa sebenarnya yang akan mengamcam pelantikan jika tidak dijaga super ketat ini.

Setelah memasuki pekarangan gedung Abdoer Rauf, ternyata tidak seketat yang dibayangkan, dijalan masuk menuju gedung, banyak panitia yang memakai jas warna gelap dengan label panitia berdiri menanti kedatangan tamu, namun mereka kurang sigap, karena banyak tamu yang kebingungan mencari tempat duduk mereka sesuai undangan, karena berdasarkan undangan yang ada, tamu sebagian duduk di dalam gedung, sebagian lagi duduk di luar gedung bagian sisi kiri dan kanan dengan tenda yang telah disediakan.

Salah seorang tamu yang paling istimewa dan bersejarah dalam perjalanan demokrasi Kuansing dengan kehadiran Drs Mursini, M.Si dengan istri Dra Emi Safitri Mursini, dia merupakan calon bupati yang kalah oleh pasangan Sukarmis-Zulkifli, bahkan sampai ke MK, Mursini kemudian berlalu memasuki gedung Abdoer Rauf.

Tamu yang hadir lainya terlihat Ketua DPRD Provinsi Riau H Djohar Firdaus, dia masuk bersama tamu yang memakai dasi yang merupakan kepala-kepala sekolah se-Kuansing, sepertinya kepala sekolah ini mendapat perhatian khusus dari panitia dengan ramainya mereka terlihat hadir.

Tidak lama berselang, prokoler gubernur menyuruh undangan yang ada untuk mengosongkan ruas jalan, karena rombongan akan segera masuk, dan yang paling ditunggu Gubernur Riau H. M. Rusli Zainal, SE, MP, dia ternyata menuju Kuansing dari Pekanbaru menggunakan helikopter, dan beristirahat sejenak di rumah dinas yang tidak jauh dari lokasi pelantikan, dan tidak lama berselang yang ditunggu juga datang.

Rusli Zainal diberi kalung bunga, setelah itu tangan salah seorang ninik mamak asal Sentajo Djalinus terlihat menyambangi tangan Rusli Zainal, Djalinus sepertinya mengucapkan petatah petitih kepada Rusli, dan disamping Djalinus ada Suryawan Datuak Mudo Bisai, orang yang paling ditunggu itu disuruh masuk ke dalam ruangan.

Rusli dan rombongan masuk, tetapi tidak serta merta bisa langsung masuk, ternyata dipintu masuk utama satu-satunya yang dibuka harus diperiksa dengan metal detector terlebih dahulu, semua benda yang mengandung besi, rata-rata handphone dikeluarkan dari saku, dan yang paling banyak ditemui adalah korel api gas yang harus diserahkan kepada aparat.

Didalam ruangan telah ada undangan serta anggota DPRD Kuansing, dan pada bagian atasnya tertulis spanduk Rapat Paripurna Istimewa DPRD Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Periode 2011-2016.

Sidang paripurnapun dimulai, diawali dengan pengantar oleh Sekretaris DPRD Ir. Maisir tentang kehadiran anggota DPRD Kuansing, dari 35 orang anggota yang tidak hadir hanya 1 orang tanpa keterangan, siapa yang tidak hadir tersebut tidak dijelaskan oleh Maisir.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Muslim, S.Sos didampingi Wakil Ketua Sardiono A.Md dan Elpius, pelantikan itu sendiri berada disela-sela sidang, yang terlebih dahulu diambil sumpahnya termasuk diletakkan Al Qur'an diatas kepala Sukarmis-Zulkifli.

Sederhana saja, usai prosesi pelantikan dan pimpinan sidang Murslim menutup secara resmi paripurna itu, dilanjutkan dengan acara bersalaman sebagai tanda pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Rusli Zainal, Wakil Gubernur Mambang Mit termasuk calon bupati yang kalah Drs. H. Mursini, M.Si. (noprio sandi)