Ketimpangan Anggaran Masih Terjadi

Data 29 Feb 2012

Hingga saat ini ketimpangan anggaran masih terjadi dilingkungan Pemkab Kuansing. Ketimpangan paling menyolok antara anggaran Sekretariat Daerah (Setda) dengan anggaran beberapa satuan kerja. Anehnya kejadian ini sepertinya telah diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.

Salah seorang pejabat dilingkungan Pemkab Kuansing yang tak etis disebutkan namanya mengaku ketimpangan anggaran masih terjadi sampai tahun 2012 ini. Setelah jelas penganggaran masing-masing satuan kerja, maka diketahuilah besarnya ketimpangan tersebut.

Dibeberapa satker bebernya, anggaran yang dikelola cukup besar, sehingga pandangan orang luar, satuan kerja tersebut menjadi satuan kerja yang memiliki lahan basah, sehingga menjadi incaran.

Sementara satker tertentu anggaran yang dimiliki tetap kecil, anehnya kondisi ini telah berlangsung cukup lama, entah bagaimana proporsi anggaran pengaturannya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tidak diketahui secara pasti.

Dia hanya menggarkan sebagai contoh empat buah satker A, B, C, D, yang anggaran sebelumnya A = 25, B = 50, C = 75, D = 100. Ada kebijakan untuk kenaikan anggaran masing-masing satker, seperti angin segar, tapi malah kenaikan diumpamakan 10 persen, diberlakukan untuk masing-masing satker, maka penambahan anggaran menjadi A = 27,5, B = 55, C = 85, D = 110.

Seharusnya menurut pejabat ini tidak demikian, kenaikan anggaran harus disesuaikan dengan beban tugas yang dimiliki oleh satker tersebut, bukan memberikan besaran yang merata.

Akibatnya, satker yang memperoleh anggaran kecil, tetap berkutat dengan kecilnya anggaran dan tidak bisa berbuat banyak, sehingga tuntutan kebutuhan kerja serta keinginan masyarakat tidak bisa dilaksanakan.

Maka terjadilah, di beberapa satuan kerja bisa berbuat banyak untuk satkernya, bahkan kegiatan yang dibuatnya bisa mengakomodir kepentingan-kepetingan masyarakat serta satker itu sendiri.

Bahkan lebih ironis lagi, ketimpangan anggaran antara sejumlah satker terjadi sangat mencolok dengan Sekretariat Daerah, mulai dari tunjangan, untuk tunjangan operasional kepala dinas (eselon II) saja hanya Rp 3,5 juta per bulan, sementara tunjangan untuk level kabag (eselon III) di Sekretariat Daerah (kantor bupati) mencapai Rp 5 juta per bulan.

Disamping ketimpangan tunjangan, untuk dinas/satuan kerja tertentu untuk menambah langgaranan koran saja sebagai bahan bacaan tidak mencukupi, kadang bahan bacaan hanya satu koran, jika mau menambah, tidak memiliki anggaran lagi.

Sementara untuk level kabag di secretariat daerah itu memiliki bahan bacaan mencapai 7 buah koran. “Bayangkan saja, saya pernah masuk ke ruang kabag, ada 7 koran di mejanya, sementara kami, mau menambah langgaran satu koran lain saja tidak memiliki anggaran, bayangkan,” katanya kesal.

Kemudian dari pada itu, ketimpangan anggaran sepertinya juga terjadi untuk belanja modal bagi masing-masing kecamatan, sehingga Wakil Bupati Kuantan Singingi Drs. H. Zulkifli, M.Si ketika musrenbang di Kecamatan Singingi pernah menyentil Bappeda agar memberikan anggaran yang seimbang untuk sejumlah kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi. (noprio sandi)