TELUK KUANTAN - Lebih kurang 3 jam, 17 pimpinan Parpol
se-Kuansing
menggelar dialog dengan DPRD Jembrana Provinsi Bali yang langsung
dihadiri oleh Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa, SH dan anggota
DPRD Jembrana, Sekwan DPRD Jembrana, Drs I Made Wisarjita, M.Si dan
sejumlah Kabag dilingkungan Setwan, di ruang paripurna DPRd Jembrana
Jalan Hayam Wuruk. Sementara dari Kuansing Kepala Badan
Kesbangpolinmas, Drs Zaidul Apandi, Sekretaris Yasriadi, MM dan Kabid
Politik Drs Mulyadi Harun, Kabid Kesbang Drs Syahrul dan 17 pimpinan
Parpol .
Sebelum menggelar dialog, Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa
menyambut positif kedatangan 17 pimpinan Parpol se-Kuansing untuk
bertukar pikiran, karena dapat memberi masukan bagi anggota dewan
dalam membangun Kuansing. " Pada prinsipnya semua kabupaten memiliki
kelemahan dan kekurangan, namun diakuinya Jembrana memang sering
menjadi tempat Kunker kabupaten/kota se-Indonesia karena dianggap
dengan dana APBD yang kecil dapat meningkatkan kesejahteraan warga dan
penyediaan insfrastruktur publik yang dianggap baik.
Sementara Kepala Badan Kesbangpolinmas Kuansing, sebelumnya
mengucapkan terimakasih atas kesediaan DPRD Jembrana dalam menerima
Kunker ini, karena dapat menjadi sarana bagi pimpinan Parpol untuk
belajar mengelola agenda politik dan juga agenda pembangunan daerah.
Acara kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipandu Ketua DPRD
I Ketut Sugiasa. Dalam sesi pertama tiga orang pimpinan Parpol
mengajukan pertanyaan diantaranya Emil Harda Ketua Partai Patriot yang
mempertanyakan kiat Kabupaten Jembrana menjadi kabuapaten yang
disegani di Indonesia. Kemudian Masdar dari Partai Golkar yang
mempertanyakan hubungan antar komponen pasca Pilkada, dan selanjutnya
Fauzi HS Ketua PDIP Kuansing yang mempertanyakan mempertanyakan kiat
PDIP Jembrana dalam meningkatkan alokasi kursi mayoritas.
Mendapat pertanyaan ini, I Ketut Sugiasa menerangkan, untuk pertanyaan
Emil Harda, terkenalnya kabupaten Jembrana karena kebijakan pro
rakyat yang diterapkan terutama pada masa jabatan Bupati Winarso. Saat
Winarso menjabat, dua sektor mendapatkan perhatian yakni pendidikan
dan kesehatan. Untuk dana pendidikan dialokasikan mencapai 37,7 persen
dari total APBD yang mencapai Rp 640 M. Sedangkan kesehatan mulai dari
berobat, melahirkan dan cuci darah ditanggung sepenuhnya oleh Pemda.
Untuk pertanyaan Masdar, hubungan antara elemen pasca Pilkada sangat
kondusif, tidak ada gontok-gontokan antara komponen masyarakat. Begitu
juga hubungan antara elit Parpol juga baik, karena siapa yang menang
merupakan pemimpin Jembrana.
" Sedangkan untuk pertanyaan PDIP, kiat menggaet simpati massa yakni
memperkuat komunikasi dan silahturami dengan warga. Kuncinya dekat
dengan rakyat, menjalin hubungan baik dengan pengurus Parpol tingkat
bawah dan elemen desa,"ujarnya.
Untuk sesi kedua sejumlah Pimpinan Parpol yang mengajukan pertanyaan
yakni Muhammad Yasin dari Gerindra yang mempertanyakan kebijakan rill
penyaluran dana bea siswa. Kemudian Fauzan Azima dari PPRN yang
mempertanyakan kebijakan disektor pertanian, dan selanjutnya
Khairuddin dari PAN yang mempertanaykan kiat mensukseskan kebijakan
pro rakyat. Menurutnya, Kuansing sendiri juga menerapkan kebijakan pro
rakyat seperti kesehatan gratis.
Menanggapi pertanyaan Muhammad Yasin, diakui I Ketut Sugiasa untuk bea
siswa dibagi menjadi dua kelompok,pertama bea siswa prestasi dan bea
siswa miskin. Kalau untuk bea siswa prestasi syaratnya IPK harus 3 dan
bea siswa miskin menunjukkan surat keterangan miskin. Untuk pertanyaan
Fauzan Azima, I Ketut Sugiasa menyatakan, dalam mendorong sektor
pertanian dialokasikan dana Bansos untuk Poktan dalam APBD, mereka
harus mampu meningkatkan produksi dengan program tersebut. Untuk
pertanyaan Khairuddin, menurut I Ketu Sugiasa tergantung pelaksanaan
dilapangan, dan evaluasi secara terus meneurs. Kalau Kuansing sudah
menerapkannya, berarti kedepan jika ada evaluasi akan lebih baik
dimasa mendatang, karena Jembrana pada masa awal penerapannya juga
banyak kendala.
Selain keenam pimpinan Parpol tersebut, Ketua Partai Hanura Kuansing,
Ijlis Hadi meminta masukan dari DPRD Jembrana dalam mengembangkan
sektor pendidikan dan kesehatan yang lebih maju. Menurutnya Bupati
Kuansing H Sukarmis juga telah melahirkan kebijakan prp rakyat seperti
pengobatan gratis, bea siswa, mendirikan SMa Pintar untuk generasi
unggul Kuansing. Mendapat masukan ini, I Ketut Sugiasa menyatakan,
bahwa karena Bupati atau Kepala Daerah dalam level mengambil kebijakan
umum, maka sukses atau tidak suksesnya program pro rakyat tergantung
di Satker yang ada. " Yang terpenting itu harus ada komitmen kuat
terlebih dahulu untuk kebijakan Pro Rakyat yang juga diambil Bupati
Kuansing,"ujarnya.
Langkah
Selanjutnya para pimpinan Satker terutama yang menangani kebijakan pro
rakyat untu selalu diingatkan agar bekerja dengan baik. ( idi susianto
)
menggelar dialog dengan DPRD Jembrana Provinsi Bali yang langsung
dihadiri oleh Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa, SH dan anggota
DPRD Jembrana, Sekwan DPRD Jembrana, Drs I Made Wisarjita, M.Si dan
sejumlah Kabag dilingkungan Setwan, di ruang paripurna DPRd Jembrana
Jalan Hayam Wuruk. Sementara dari Kuansing Kepala Badan
Kesbangpolinmas, Drs Zaidul Apandi, Sekretaris Yasriadi, MM dan Kabid
Politik Drs Mulyadi Harun, Kabid Kesbang Drs Syahrul dan 17 pimpinan
Parpol .
Sebelum menggelar dialog, Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa
menyambut positif kedatangan 17 pimpinan Parpol se-Kuansing untuk
bertukar pikiran, karena dapat memberi masukan bagi anggota dewan
dalam membangun Kuansing. " Pada prinsipnya semua kabupaten memiliki
kelemahan dan kekurangan, namun diakuinya Jembrana memang sering
menjadi tempat Kunker kabupaten/kota se-Indonesia karena dianggap
dengan dana APBD yang kecil dapat meningkatkan kesejahteraan warga dan
penyediaan insfrastruktur publik yang dianggap baik.
Sementara Kepala Badan Kesbangpolinmas Kuansing, sebelumnya
mengucapkan terimakasih atas kesediaan DPRD Jembrana dalam menerima
Kunker ini, karena dapat menjadi sarana bagi pimpinan Parpol untuk
belajar mengelola agenda politik dan juga agenda pembangunan daerah.
Acara kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipandu Ketua DPRD
I Ketut Sugiasa. Dalam sesi pertama tiga orang pimpinan Parpol
mengajukan pertanyaan diantaranya Emil Harda Ketua Partai Patriot yang
mempertanyakan kiat Kabupaten Jembrana menjadi kabuapaten yang
disegani di Indonesia. Kemudian Masdar dari Partai Golkar yang
mempertanyakan hubungan antar komponen pasca Pilkada, dan selanjutnya
Fauzi HS Ketua PDIP Kuansing yang mempertanyakan mempertanyakan kiat
PDIP Jembrana dalam meningkatkan alokasi kursi mayoritas.
Mendapat pertanyaan ini, I Ketut Sugiasa menerangkan, untuk pertanyaan
Emil Harda, terkenalnya kabupaten Jembrana karena kebijakan pro
rakyat yang diterapkan terutama pada masa jabatan Bupati Winarso. Saat
Winarso menjabat, dua sektor mendapatkan perhatian yakni pendidikan
dan kesehatan. Untuk dana pendidikan dialokasikan mencapai 37,7 persen
dari total APBD yang mencapai Rp 640 M. Sedangkan kesehatan mulai dari
berobat, melahirkan dan cuci darah ditanggung sepenuhnya oleh Pemda.
Untuk pertanyaan Masdar, hubungan antara elemen pasca Pilkada sangat
kondusif, tidak ada gontok-gontokan antara komponen masyarakat. Begitu
juga hubungan antara elit Parpol juga baik, karena siapa yang menang
merupakan pemimpin Jembrana.
" Sedangkan untuk pertanyaan PDIP, kiat menggaet simpati massa yakni
memperkuat komunikasi dan silahturami dengan warga. Kuncinya dekat
dengan rakyat, menjalin hubungan baik dengan pengurus Parpol tingkat
bawah dan elemen desa,"ujarnya.
Untuk sesi kedua sejumlah Pimpinan Parpol yang mengajukan pertanyaan
yakni Muhammad Yasin dari Gerindra yang mempertanyakan kebijakan rill
penyaluran dana bea siswa. Kemudian Fauzan Azima dari PPRN yang
mempertanyakan kebijakan disektor pertanian, dan selanjutnya
Khairuddin dari PAN yang mempertanaykan kiat mensukseskan kebijakan
pro rakyat. Menurutnya, Kuansing sendiri juga menerapkan kebijakan pro
rakyat seperti kesehatan gratis.
Menanggapi pertanyaan Muhammad Yasin, diakui I Ketut Sugiasa untuk bea
siswa dibagi menjadi dua kelompok,pertama bea siswa prestasi dan bea
siswa miskin. Kalau untuk bea siswa prestasi syaratnya IPK harus 3 dan
bea siswa miskin menunjukkan surat keterangan miskin. Untuk pertanyaan
Fauzan Azima, I Ketut Sugiasa menyatakan, dalam mendorong sektor
pertanian dialokasikan dana Bansos untuk Poktan dalam APBD, mereka
harus mampu meningkatkan produksi dengan program tersebut. Untuk
pertanyaan Khairuddin, menurut I Ketu Sugiasa tergantung pelaksanaan
dilapangan, dan evaluasi secara terus meneurs. Kalau Kuansing sudah
menerapkannya, berarti kedepan jika ada evaluasi akan lebih baik
dimasa mendatang, karena Jembrana pada masa awal penerapannya juga
banyak kendala.
Selain keenam pimpinan Parpol tersebut, Ketua Partai Hanura Kuansing,
Ijlis Hadi meminta masukan dari DPRD Jembrana dalam mengembangkan
sektor pendidikan dan kesehatan yang lebih maju. Menurutnya Bupati
Kuansing H Sukarmis juga telah melahirkan kebijakan prp rakyat seperti
pengobatan gratis, bea siswa, mendirikan SMa Pintar untuk generasi
unggul Kuansing. Mendapat masukan ini, I Ketut Sugiasa menyatakan,
bahwa karena Bupati atau Kepala Daerah dalam level mengambil kebijakan
umum, maka sukses atau tidak suksesnya program pro rakyat tergantung
di Satker yang ada. " Yang terpenting itu harus ada komitmen kuat
terlebih dahulu untuk kebijakan Pro Rakyat yang juga diambil Bupati
Kuansing,"ujarnya.
Langkah
Selanjutnya para pimpinan Satker terutama yang menangani kebijakan pro
rakyat untu selalu diingatkan agar bekerja dengan baik. ( idi susianto
)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar