Pemkab Kuansing Kalah di PTUN

Data 8 Maret 2012

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah digugat sejumlah PNS dilingkungan pemerintah itu karena dilakukan tidak manusiawi, di non jobkan, dimutasikan sewenang-wenang. Kekalahan itu ternyata tidak membuat pemerintahan itu mundur, tapi tetap akan melakukan upaya banding di PTTUN Medan.

“Pemda kalah, banding, awak lun negok putusannyo lai, saya dengar keputusan pemerintah dikalahkan, dimenangkan yang menggugat, tergugat kalah, tapi bunyi kalah dak obe dek awak baru de kan, “ kata Sekretaris Deerah Kuansing Drs. Muharman, M.Pd ditemui diruang kerjanya Kamis (8/3) siang.

Rencana banding tersebut menurut Muharman telah dikatakan kepada pengacaranya, dan pengacara mereka siap melaksanakan perintah banding itu. “Cuma tadi la ambo SMS, banding, pengacara tadi siap banding pak, “ tegas Muharman.

Pemkab Kuansing menurut Muharman menganggap kalah tidak ada masalah, karena dalam persidangan memang harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. “Kalah ndak masalah do kan, sidang kan ado kalah monang, kalau monang kedua tu ndak mungkin do nak, harus ado kalah,” katanya merendah.

Secara terpisah, penasehat hukum pegawai non job Hardian Asmi juga membenarkan kalau klien menang setelah menggugat Pemkab Kuansing setelah melalui putusan hakim. “Hari ini hakim telah memutuskan perkara itu, ..yang dintinya ada dua hal, pertama pembatalan SK pemutasian dan penonjoban penggugat, kedua memerintahkan saudara tergugat bupati untuk menerbitkan SK baru mengembalikan kepada jabatan semula,” terang Hardian dari selulernya.

Seandainya Pemkab Kuansing banding, itu dianggapnya menjadi Pemkab Kuansing. “Itu hak tergugat, secara hukum hak tergugat. Kalau boleh saya menghimbau, sudahlah, sudah terlalu lama kita bersengketa, terimalah dengan hati yang lapang, dengan jiwa yang besar,” saran Hardian.

Alasan mengapa untuk menyudahinya menurut Hardian karena pegawai non job merupakan generasi muda Kuansing yang memiliki potensi besar yang telah memilih pegawai sebagai jalan hidupnya.

“Para penggugat ini kan orang-orang muda yang memiliki potensi yang sangat besar. Mereka memilih pegawai negeri sebagai jalan hidupnya, jangalah itu dikorbankan, jangan mereka dijadikan alat untuk politik praktis,” katanya. (noprio sandi)